Pengamat Unand: Potensi Golput Tetap Ada, Tapi Bukan Untuk Surat Suara Pemilihan Presiden

"Kalau untuk potensi golput tentu ada saja nantinya, tapi tidak pada Pemilihan Presiden, namun untuk pemilihan anggota dewan, dimana dengan banyaknya calon bisa jadi masyarakat hanya akan menggunakan hak pilih mereka di Pemilu untuk memilih capres dan cawapres baik itu nomor urut 01 atau 02"
Ilustrasi (Suara.com)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Satu bulan jelang Pemilihan Umum (Pemilu), pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi, memprediksi potensi adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mereka atau golput pada 17 April 2019 tetap ada, namun untuk pemilihan calon anggota DPR RI, DPRD tingkat satu dan DPRD tingkat dua, maupun DPD.

"Kalau untuk potensi golput tentu ada saja nantinya, tapi tidak pada Pemilihan Presiden, namun untuk pemilihan anggota dewan, dimana dengan banyaknya calon bisa jadi masyarakat hanya akan menggunakan hak pilih mereka di Pemilu untuk memilih capres dan cawapres baik itu nomor urut 01 atau 02," kata Asrinaldi saat dihubungi klikpositif.com, Selasa 20 Maret 2019.

Hal itu dijelaskannya, dapat terjadi karena dalam surat suara nantinya hanya akan ada nama dan nomor urut saja, dan disana ada ratusan nama yang terpajang di kertas surat suara yang dapat membingungkan masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Pemilih akan malas melihat nama satu per satu, belum lagi ukuran kertas suara yang cukup lebar akan membuat pemilih malas untuk melipatnya kembali," lanjutnya.

Tidak hanya itu, mereka yang sudah lanjut usia mungkin juga akan terkendala dengan penglihatan, sehingga akan berpengaruh pada angka golput nantinya, tertuma dalam pemilihan caleg-caleg yang banyak tersebut.

Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa untuk permasalahan itu ada solusi yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Untuk solusinya, KPU melalui relawan demokrasi harus bekerja keras dalam hal sosialisasi dan praktek cara mencoblos," sambungnya.

Tidak hanya itu, KPU juga bisa memanfaatkan Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Barat untuk membantu melakukan sosialisasi.

"Di setiap Perguruan Tinggi kan ada unit pengabdiannya, KPU bisa memanfaatkan itu untuk membantu sosialisasi," tutupnya. [Halbert Caniago]