Jelang Pemilu, KPU Terus Sempurnakan Situng

"Situng sebelumnya kan pemilunya tidak serentak sehingga jumlah suaranya juga berbeda. Nah sekarang bagaimana kalau serentak, ini challenge bagi kita, bagaimana persoalan yang lalu seperti sistem lemot (lambat) kita perbaiki sehingga pada hari H tidak akan terjadi hal serupa"
Ilustrasi (Suara.com)

KLIKPOSITIF -- Indonesia mencatat sejarah baru dengan mengabungkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Legislatif 2019. Butuh persiapan matang menghadapi dua hajatan besar ini, dan salah satu yang terus diperkuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini adalah Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) berbasis daring (online).

Penguatan dilakukan dengan menggelar simulasi bersama 34 KPU provinsi. Situng pun terus diuji coba sehingga penyempurnaan dapat segera didapatkan.

“Situng sebelumnya kan pemilunya tidak serentak sehingga jumlah suaranya juga berbeda. Nah sekarang bagaimana kalau serentak, ini challenge bagi kita, bagaimana persoalan yang lalu seperti sistem lemot (lambat) kita perbaiki sehingga pada hari H tidak akan terjadi hal serupa,” ungkap Komisioner KPU, Ilham Saputra, di Operation Room, Kantor KPU, Jakarta.

Selain melalui ujicoba ini, Ilham memastikan sistem keamanan Situng juga sudah ditingkatkan, ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi serangan peretas (hacker). Terlepas dari itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan akurasi hasil penghitungan suara. Sebab, Situng bukanlah sistem utama yang digunakan KPU dalam menghitung hasil pemilu.

Situng hanya digunakan sebagai media penyampaian informasi penghitungan suara kepada masyarakat, dimana melalui Situng masyarakat juga dapat melihat scan C1 di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Situng ini bagian dari transparansi kami kepada masyarakat bahwa C1 ini kita scan dan kita simpan ke sistem server kita tapi ini bukan hasil resmi, hasil resmi menurut peraturan undang-undang dia tetap gunakan rekapitulasi manual dari TPS dibawa ke kecamataan dihitung per TPS berapa, kemudian ke Kabupeten/Kota, kemudian ke Provinsi dan dibawa ke KPU RI, nah tentu hasil itu yang kita gunakan," jelas mantan Komisioner KIP Aceh itu. (*)