Wagub Ingatkan Kepala Daerah dan Jajaran OPD di Sumbar Jangan Terlibat Jual Beli Jabatan

"Nasrul Abit mengingatkan Bupati/Walikota dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumbar agar menghindari area yang rawan tersangkut kasus atau persoalan hukum, apalagi terjerumus dalam pratek jual-beli jabatan"
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit usia membuka kegiatan Bakohumas di Aula Kantor Gubernur, Kamis, 21 Maret 2019 (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Kasus di Kementerian Agama soal jual beli jabatan harus dijadikan pelajaran agar tidak terjadi terhadap siapa pun di republik ini. Kasus tersebut juga menjadi pelajaran bagi pimpinan di Pemerintah Sumatera Barat untuk selalu mengingatkan bawahannya.

Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Nasrul Abit mengingatkan Bupati/Walikota dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumbar agar menghindari area yang rawan tersangkut kasus atau persoalan hukum, apalagi terjerumus dalam pratek jual-beli jabatan.

"Di Sumbar kita belum dengar ada pratek jual-beli jabatan ini. Kita harap jangan sampai terjadi. Maka, untuk itu kita ingatkan kepala daerah dan jajaran OPD agar tidak bermain-main kepada sesuatu yang dapat menjerat kepada persoalan hukum," ujarnya, Kamis, 21 Maret 2019.

Disebutkannya, persoalan hukum yang menjerat kepala daerah maupun OPD yang sering didengar paling banyak yakni kasus korupsi. Oleh karena itu hindari persoalan yang dapat menjerat kepada persoalan hukum dengan bekerja sesuai dengan aturan, jangan sampai menyalahi aturan.

"Kita sudah ingatkan berkali-kali agar menjauhi persoalan hukum. Maka, bekerjalah sesuai aturan, jika sesuai aturan tidak akan ada masalah yang akan menjerat," katanya.

Dilanjutkannya, dengan tidak terjeratnya kepada persoalan hukum tentunya nanti saat memasuki masa pensiun, hidup ini akan merasa tenang bersama keluarga. Oleh karena itu, jangan sampai hidup tidak tenang gara-gara terjerat persoalan hukum.

"Agar tidak ada ada yang terjerat persoalan hukum, kita selalu mengingatkan dan memberikan sosialisasi kepada kepala daerah dan OPD," ujarnya.

Selain itu, kata Wagub jika ada jajarannya yang terjerat persoalan hukum, pihaknya pasti prihatin. Namun, adakalanya Pemprov tidak dapat membantu karena urusan pribadi.

"Untuk itu hindari persoalan hukum ini. Suksesnya kita semua baik itu kepala daerah dan ... Baca halaman selanjutnya