OJK Dorong Daerah Tangkap Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Produk Pasar Modal

"OJK memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan tersebut melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan Obligasi Daerah (OBDA)"
Jumpa pers Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Hoesen, didampingi Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II, Fakhri Helmi dan Kepala Kantor OJK Sumbar, Darwisman. (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Pembiayaan sektor riil dan infrastruktur di daerah tidak melulu bergabung kepada APBD dan APBN semata. Saat ini OJK memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan tersebut melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan Obligasi Daerah (OBDA).

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Hoesen menjelaskan pembiayaan RDPT memberikan peluang atau alternatif kepada pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur melalui produk pasar modal.

"OJK berskber mempasilitasi, dan hari ini kami sosialisasikan, ini ada produk legal yang bisa dimanfaatkan daerah sebagai sumber pembiayaan infrastruktur," ujarnya saat jumpa pers Pembiayaan Sektor Riil dan Infrastruktur Melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan Obligasi Daerah (OBDA), Kamis, 21 Maret 2019 di Padang.

Dilanjutkannya, RDPT merupakan wadah untuk mengumpulkan dana dari beberapa investor sehingga perusahaan dimungkinkan untuk dapat dana nilai yang besar. RDPT, sebagaimana diatur dalam POJK nomor 37/POJK.04/2014, merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari investor professional yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi kepada efek berbasis sektor riil.

Menurutnya, OJK sebagai fasilitator tidak terlibat hal teknis dilapangan, sebab Persoalan teknis lapangan dan pengambilan keputusan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan DPRD.

"Infrastruktur yang akan dibiayai harus jelas reksa dana dari masyarakat dan investor harus dikembalikan. Ini juga Ini bentuk investasi legal dan menjauhkan masyarakat dari investasi bodong," terangnya didampingi Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II, Fakhri Helmi dan Kepala Kantor OJK Sumbar, Darwisman.

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, akan menangkap peluang tersebut dan mendudukan bersama pihak legislatif. Sebab harus ada persetujuan ... Baca halaman selanjutnya