Bupati Pesisir Selatan Sampaikan Keberhasilan Pemda dalam Penyampaian Nota Pengantar LKPj 2018

"Hendrajoni memaparkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama tahun 2018, diantaranya mulai dari peningkatanpertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan mencapai 5, 42 persen,"
Bupati Pessel Hendrajoni serahkan LKPJ 2018 kepada Ketua DPRD Pessel Dedi Rahmanto Putra (Ist)

PESSEL, KLIKPOSITIF-- Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni menyampaikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam nota pengantar, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin 25 Maret 2019.

Penyampaian nota LKPj yang disampaikan dilakukan Bupati Pesisir Selatan, dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dedi Rahmanto Putra dan dihadiri unsur Forkompinda. Bupati Hendrajoni mengatakan, penyampaian LKPJ merupakan pelakasaan wajib berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007.

Dalam penyampaian LKPJ, Hendrajoni memaparkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama tahun 2018, diantaranya mulai dari peningkatanpertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan mencapai 5, 42 persen, dan angka ini diklaim lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dan nasional.

Selain itu, peningkatan yang signifikan diraih pada pencapaian Pendapatan Domistik Regional Bruto (PDRB) dari semula PDRB Pesisir Selatan, Rp10,7 juta meningkat menjad Rp 18, 9 juta. Serta pemerintah kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil menurunkan
angka kemiskinan dari semula sebesar 8, 46 turun menjadi 7, 59 persen.

"Dan termasuk angka pengangguran terbuka awalnya 11, 69 persen turun menjadi 5,85. Selain capaian makro kita juga telah banyak meraih perstasi dalam dalam pembangunan daerah," ungkap Bupati Pesisir Selatan dalam penyampaian LKPj 2018 dalam paripuran DPRD.

Lanjut Hendrajoni, selain capaian makro, Kabupaten Pesisir Selatan juga
telah berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan daerah, dan berhasil mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( SAKIP) dengan Predikat B.

"Serta pelaksanaan transaksi non tunai dan penerapan absen elektronik ... Baca halaman selanjutnya