Mengukur Kualitas Layanan, Pemprov Sumbar Butuh Standar Pelayanan Publik

"Sudah seharusnya kita menetapkan SPP untuk setiap jenis pelayanan, termasuk pelayanan bidang kepegawaian, sehingga pelayanan prima yang diinginkan dapat tercapai"
Sekdaprov Sumbar Alwis saat ditemui KLIKPOSITIF, Senin, 25 Maret 2019 (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah seharusnya memiliki standar pelayanan publik (SPP), agar bisa mengukur capaian kepuasan publik dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Sudah seharusnya kita menetapkan SPP untuk setiap jenis pelayanan, termasuk pelayanan bidang kepegawaian, sehingga pelayanan prima yang diinginkan dapat tercapai," ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Alwis, Selasa, 26 Maret 2019.

Menurutnya, pelayanan publik dari pemerintah cenderung menjadi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sehingga jika pelayanan tidak bisa diukur, masyarakat akan menyimpulkan sendiri sistem penyelenggaraan pemerintah.

"Pasca otonomi daerah, pelayanan yang diterima oleh masyarakat menjadi paradigma ukuran dan pandangan terhadap keberhasilan kinerja pemerintah. Maka perlu standar layanan," jelasnya.

Dilanjutkan, untuk wujudkan pelayanan prima, bermutu, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur itu sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.

Alwis berharap kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar agar dalam pelayanan prima tersebut didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat menjadi skala prioritas.

"Setiap aparatur wajib menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan akan memberikan pelayanan prima dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris BKD Sumbar Rini Oktanlvia mengatakan, untuk memberikan pemahaman kepada PNS terkait pemberian Standar Pelayanan Prima kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas profesionalitas diberikan bimbingan teknis kepada PNS secara berkala.

"Kami berikan Bimtek agar PNS dilingkungan Pemprov Sumbar memiliki pemahaman serta kesadaran akan pentingnya peningkatan pelayanan publik guna memenuhi tuntutan ... Baca halaman selanjutnya