61 Honorer K2 Tak Lulus Seleksi, Pemprov Sumbar Upayakan Tetap Jadi PPPK

"Demi kemanusiaan, Pemprov Sumbar akan berupaya memperjuangkan 61 pegawai honorer kategori 2 yang tidak lulus dalam seleksi untuk tetap bisa direkrut menjadi PPPK"
Peserta PPPK Pemprov Sumbar saat mengikuti ujian CAT beberapa waktu lalu (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Dari 249 peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), hanya 188 yang lulus memenuhi nilai ambang batas. 61 sisanya dinyatakan tidak lulus.

Demi kemanusiaan, Pemprov Sumbar akan berupaya memperjuangkan 61 pegawai honorer kategori 2 yang tidak lulus dalam seleksi untuk tetap bisa direkrut menjadi PPPK.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Alwis mengatakan, perekrutan PPPK merupakan kebijakan pusat yang beban anggaran gajinya nanti ditanggung APBD.

"Dengan kondisi itu kami berharap bisa memberikan ruang bagi pegawai yang 61 itu untuk diusulkan kembali,” ungkapnya 27 Maret 2019.

Upaya memperjuangkan 61 pegawai yang tidak lulus PPPK didasari kebutuhan pegawai, kemampuan anggaran untuk penyediaan gaji, serta pertimbangan kemanusiaan.

“Kami sudah bahas masalah keuangan untuk penggajian, bersama Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Daerah. Pemprov Sumbar masih mampu menggaji mereka jika direkrut sebagai PPPK," ujarnya.

Pertambangan lain, saat ini, juga masih kekurangan pegawai karena banyak yang pensiun. Terlebih, mereka itu sudah mengabdi tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun.

Ditegaskannya, sebagai upaya kongkrit membantu 61 yang tidak lulus seleksi, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pada 8 Maret lalu.

"Sudah, kami sudah bersurat ke Kemendagri. Kami juga telah berkoordinasi dengan wakil-wakil rakyat Sumbar yang duduk sebagai anggota dewan di pusat, supaya ikut mendorong perjuangan mempertahankan 61 pegawai honorer kategori 2 menjadi PPPK," tukas Alwis. (*)