Perubahan Perda RTRW Pesisir Selatan Disetujui Pemerintah Pusat

"Perubahan yang dimaksud tersebut diantaranya yakni, penempatan area untuk kawasan pariwisata, pertanian dan termasuk pengembangan peluang investasi yang dibutuhkan untuk daerah saat ini dan ke depannya"
ilustrasi Ranperda (net)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terima persetujuan substansi (Persub) rencana perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030 dari Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.

Kepala Bappeda Litbang Pesisir Selatan, Yozki Wandri mengatakan, persetujuan substansi diterima dengan proses yang sangat panjang dan akhir ditandatangani oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI pada 13 Maret 2019 lalu.

"Draft Ranperda RTRW kita akhirnya bisa terwujud beserta materi teknis dan peta yang telah disusun dan dibahas bersama stakeholders terkait baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Lingkup Kementerian,” sebut Yozki Wandri kepada KLIKPOSITIF.

Dia menjelaskan, setelah persetujuan substansi atau Persub tersebut disetujui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, maka akan segera dilakukan dengan pembahasan Perda RTRW dengan DPRD.

“Sekarang kita tinggal menunggu proses pembahasan Ranperda Revisi RTRW bersama DPRD. Dan kita harap ini dapat segera dilanjutkan,” katanya.

Lanjutnya, selain Pesisir Selatan kabupaten yang ada di Sumatera Barat, dua daerah lain juga telah menerima Persub yang sama yakni, Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

"Kita patut bersyukur dengan capaian ini. Sebab kebijakan pembangunan untuk masa mendatang harus mengacu kepada Perda RTRW yang akan segera kita miliki,” tutupnya.

Sebelumnya, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni mengatakan, rencana tentang perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah tersebut merupakan hal yang mendesak.

"RTRW kita sudah berumur hampir 8 tahun sejak ditetapkan, dan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan daerah maka perlu ada perubahan yang dilakukan," katanya, Rabu 21 November 2018.

Perubahan yang dimaksud tersebut diantaranya ... Baca halaman selanjutnya