Kapolres Solsel: Jelang Pemilu 2019, Jaga Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif

"Semua lapisan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat jelang Pemilu nanti"
Kapolres Solok Selatan AKBP Imam Yulisdianto memberikan arahan kepada perwakilan masyarakat dalam kegiatan Fokus Group Discussion menghadapi pemilu di Hotel Pesona Alam Sangir Padang Aro, Jumat (5/4) (KLIKPOSITIF/Kaka)

PADANG ARO, KLIKPOSITIF - Kapolres Solok Selatan (Solsel) AKBP Imam Yulisdianto meminta masyarakat Solsel menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif menjelang semakin dekatnya hari Pemungutan Suara pada 17 April nanti.

"Jangan mau diadu domba. Cross-check dulu dan lakukan tabayyun (konfirmasi) jika mendapatkan informasi yang dapat membuat emosi naik," kata Imam dalam acara Fokus Group Discussion Polres Solsel di Hotel Pesona Alam Sangir Padang Aro, Jumat (5/4).

Ia mengharapkan setiap elemen masyarakat bisa aktif memberikan informasi yang dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga segala hal yang mengancam Kamtibmas dapat cepat teratasi.Oleh karena itu, lanjutnya, untuk Mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai, sejuk dan badunsanak di Kabupaten Solsel dalam menyongsong Pemilu 2019 perlu kerjasama semua pihak.

"Semua lapisan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat jelang Pemilu nanti," katanya

Ia mengungkapkan, kondisi Kamtibmas terkini di wilayahnya sejauh ini cukup kondusif. Ditegaskannya agar jangan ada yang coba-coba mengganggu jalannya proses pemilihan umum di wilayah tersebut.

"Jangan coba-coba mengganggu Kamtibmas apalagi yang berhubungan dengan proses pemilu. Mari ikuti aturan main dan patuhilah hukum yang berlaku,"tegasnya.

Jika ada yang mengganggu kegiatan pengambilan suara hingga tiba saatnya nanti, pihkanya tidak akan segan untuk menindaknya.

"Dalam pasal 531 Undang-Undang 7 Tahun 2017, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan mengahalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama 4 Tahun dan denda paling banyak Rp48 juta", jelasnya.

[Kaka]