Oknum ASN Payakumbuh Diproses Bawaslu, Sekda: Pemko Tidak Akan Melakukan Pembelaan

"Pemko tidak akan melakukan pembelaan terhadap oknum ASN yang terbukti tidak netral pada Pemilu 2019 ini"
Sekda Kota Payakumbuh, Rida Ananda. (KLIKPOSITIF/Ade Suhendra)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Meski sanksi terkait Aparat Sipil Negara (ASN) yang ikut terlibat dalam politik sudah diatur dalam Undang-Undang ASN, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh, Rida Ananda terus mengingatkan jajarannya untuk tetap menjaga netralitas jelang hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang akan dilangsungkan dalam delapan hari ke depan.

Hal itu kembali diingatkan Rida Ananda karena beberapa waktu lalu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh, Muhammad Khadafi sempat menyampaikan bahwa pihaknya telah memproses salah seorang oknum ASN di lingkungan Pemko Payakumbuh terkait netralitas dalam Pemilu.

"Ada satu laporan yang telah kami proses terkait netralitas ASN dalam Pemilu 2019 ini. Sekarang hasilnya sudah kami layangkan ke Bawaslu Provinsi Sumbar dan diteruskan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Untuk namanya kami tidak bisa sebutkan karena sekarang sudah menjadi ranah KASN dan kewenangan sekarang berada di tangan mereka," kata Khadafi, Senin (8/4).

Menyikapi hal itu, Rida Ananda memastikan, Pemko Payakumbuh telah berkali-kali mengingatkan jajarannya untuk tidak ikut dalam politik praktis dan kalau ditemukan ada ASN yang tidak netral, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pribadi yang bersangkutan.

"Pemko tidak akan melakukan pembelaan terhadap oknum ASN yang terbukti tidak netral pada Pemilu 2019 ini," ucap Rida Ananda, Selasa (9/4).

Dijelaskan Rida, dengan sisa waktu yang hanya delapan hari jelang hari pencoblosan, aroma politik di tengah-tengah masyarakat kian kental. Karena itu, setiap ASN diminta untuk hanya fokus melayani dan mengayomi masyarakat ke hal yang positif, ASN tidak diperbolehkan terpengaruh nuansa politik.

"Ingat, pemilu kian dekat. Jadi jaga prinsip dan janji seorang ASN. Tugas kita itu melayani, bukan berbaur. Jadi jangan sampai masuk ke hal-hal yang beraroma politik," lanjutnya.

Sebagai Pejabat pembina kepegawaian, ... Baca halaman selanjutnya