Bawaslu Proses Dugaan Politik Uang Oleh Oknum Caleg di Payakumbuh

"Jadi kita kemarin (Rabu, 10/4) menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan politik uang yang dilakukan salah seorang caleg di Kota Payakumbuh,"
Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, Muhammad Khadafi. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh, Muhammad Khadafi menyebut, pihaknya tengah melakukan proses terhadap dugaan politik uang yang dilakukan salah seorang oknum caleg di daerah tersebut.

"Jadi kita kemarin (Rabu, 10/4) menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan politik uang yang dilakukan salah seorang caleg di Kota Payakumbuh," kata Khadafi kepada KLIKPOSITIF, Kamis 11 April 2019.

Khadafi menyebut, terkait laporan masyarakat yang masuk tersebut pihaknya tengah melakukan proses awal untuk melihat apakah laporan tersebut telah lengkap dari sisi formil dan materil. Setelahnya akan dilakukan kajian dan apabila nantinya semua unsur terpenuhi maka akan masuk pada tahapan lanjutan berupa pemanggilan para pihak terkait.

"Untuk nama yang dilaporkan, nama pelapor, partai, hingga Daerah Pemilihan (Dapil) belum bisa kami ekspose. Hal itu diatur dalam Penetapan Pejabat Penngelola Informasi dan Dokumentasi yang diterbitkan oleh Bawaslu dengan Nomor 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang infromasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang dikecualikan," ulasnya.

Untuk penyelesaian sendiri, Khadafi menyebut, apabila nanti terpenuhi semua unsur maka pihaknya harus menuntaskan semua prosesnya dalam tujuh hari ke depan.

Untuk sanksi, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 515 mengatur politik uang berbunyi, bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

"Sesuai aturan tersebut, seandainya nanti terbukti hukuman terberat adalah sanksi pidana," terangnya. ... Baca halaman selanjutnya