Polres Pariaman Sebut Potensi Politik Uang Dapat Terjadi, Imbau Masyarakat Hal Ini

"Untuk pelaporan politik uang yang terjadi, masyarakat sekarang lebih mudah. Setiap 5 TPS, polisi menempatkan dua anggota dan 10 orang Linmas"
ilustrasi politik uang (net)

PARIAMAN, KLIKPOSITIF -- Pemilu 2019 akan dihelat enam hari lagi. Peran polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu tolok ukur penting untuk kenyamanan masyarakat saat hari pencoblosan nanti.

Kapolres Kota Pariaman, AKBP Andry Kurniawan melalui Wakapolres, Kompol Albert Zai mengatakan, potensi pelanggaran yang dapat terjadi adalah Politik Uang. "Terkait itu, peran kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada Pemilu 2019 ini sangat penting," ungkapnya, Kamis 11 April 2019.

Dikatakan Albert, pihaknya punya sandi keamanan dalam pengamanan Pemilu 2019 kali ini yakni, Operasi Mantab Brata yang artinya polisi bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat sampai Pemilu kali ini selesai.

"Sasaran yang kami amankan adalah masyarakat, kantor KPU dan Bawaslu, lokasi TPS dan KPU, kantor pemenangan, dan perihal lainnya terkait Pemilu," ungkapnya.

Untuk potensi politik uang, kata Albert, jika ada siapapun yang melihat atau menyaksikan hal tersebut, maka berhak untuk mengadukan atau menangkap dan melaporkan langsung kepada polisi. "Tentu harus ada bukti uang dan orang yang terlibat serta saksi. Jika salah satu unsur tidak ada maka akan sulit untuk diproses penyidikan," jelasnya.

Dia menambahkan, untuk pelaporan politik uang yang terjadi, masyarakat sekarang lebih mudah. Setiap 5 TPS, polisi menempatkan dua anggota dan 10 orang Linmas. Setelah melaporkan, maka solusi atau sanksi tetap kembali kepada Bawaslu.

"Jika Bawaslu menetapkan pelanggaran sebagai pidana umum, baik politik uang atau pelanggaran lainnya maka akan diproses pada SPKT Kepolisian," katanya.

Namun, katanya lagi, jika pelanggaran bermuatan politik tetap diselesaikan di Bawaslu. "Terlepas itu semua, sebagai ASN, sebagai polisi, netralitas kami telah diatur pada 14 poin buatan Polri. Artinya, polisi tidak terlibat dalam politik praktis," tutupnya.

[Rehasa]