Enam RS di Sumbar Belum Akreditasi, Perpanjangan Kontrak dengan BPJS Terancam

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Asyraf Mursalina, Jumat, 12 April 2019.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Asyraf Mursalina, Jumat, 12 April 2019. (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Walaupun sudah diperpanjang, masih terdapat 6 Rumah Sakit (RS) di Sumatera Barat (Sumbar) yang belum menyelesaikan akreditasi sebagai syarat dan ketentuan kontrak kerja sama dengan BPJS.

"Dari 6 RS tersebut ada yang belum terakreditasi dan dalam proses perpanjangan namun belum keluar hasil penilaiannya," jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Asyraf Mursalina, Jumat, 12 April 2019.

baca juga: Ruang Isolasi Mempengaruhi Kesembuhan Pasien Corona, Pemprov Sumbar Siapkan Rumah Sakit Jiwa

Dari 6 RS tersebut, 4 belum terakreditasi yakni RS Paru Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman, RSUD Sadikin Kota Pariaman, RS Dr. Rasidin Kota Padang, RS Ibnu Sina Panti. Sementara, RS Tingkat III Dr. Reksodiwiryo (RS Tentara Padang) dan RSUD Sijunjung masih menunggu hasil penilaian perpanjangan akreditasi.

"Khusus dibawah wilayah kerja kami, dari 34 RS yang bekerja sama dengan kami, 3 RS yang belum terakreditasi ditambah RS Tentara yang masih menunggu hasil penilaian perpanjangan akreditasi," katanya.

baca juga: Penyesuaian Besaran Iuran JKN-KIS, Pemerintah Keringanan untuk Peserta JKN-KIS Kelas III

Dia menjelaskan, sejak rekomendasi perpanjangan dikeluarkan Kemenkes, BPJS cabang Padang telah tiga kali menyurati RS yang belum melengkapi ketentuan.

"Sesuai aturan bagi rumah sakit swasta akan diputus kerja sama dengan BPJS sementara rumah sakit pemerintah dilakukan penangguhan pembayaran," ulasnya.

baca juga: Dukung Upaya Pencegahan COVID-19, BPJS Kesehatan Bersama PWI Bukittinggi Bagikan Masker Gratis

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) memberikan tenggat waktu perpanjangan kontrak bagi rumah sakit yang belum terakreditasi hingga 30 Juni 2019.

Hal itu bertujuan agar rumah sakit tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

baca juga: Bayi Meninggal Diduga Diterlantarkan di RSUP M. Djamil Padang, Ini Kronologinya

Rekomendasi perpanjangan kontrak tersebut terlampir dalam dua surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir