Polresta Padang Tangani Kasus Korupsi yang Libatkan Pejabat Tinggi

ilustrasi korupsi
ilustrasi korupsi (net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Penanganan kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin Padang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang sempat membuat heboh publik tahun 2014 silam.

Kala itu, Artati, yang menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) rumah sakit plat merah tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, awal 2016 lalu, tiba-tiba penanganan perkaranya dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

baca juga: KPK Kembangkan Perkara Pencucian Uang Nurhadi

Kasusnya dianggap tidak cukup bukti. Setelah penghentian penyidikan, persoalannya luput dari perhatian publik. Nyaris tidak ada perbincangan lagi terkait persoalan ini.

Meskipun luput dari perhatian publik, ternyata pihak kepolisian kembali bekerja. Penyidik Tipidkor Satreskrim Polresta Padang diam-diam bekerja dan melakukan pengusutan perkara sejak Maret 2016 silam.

baca juga: KPK Limpahkan Kasus OTT THR Pejabat Kemendikbud RI ke Polri, Ini Alasannya

Kasusnya sama-sama pengadaan alkes di RSUD Padang, namun mata anggarannya berbeda dengan mata anggaran yang kasusnya sempat ditangani kejaksaan.

Malah, penanganan di tangan penyidik Satreskrim Polresta Padang sudah masuk ke tahap-tahap akhir. Prosesnya tinggal penetapan tersangka.

baca juga: OTT Pejabat UNJ soal Pungli THR, Uang USD 1.200 dan Rp27,5 Juta Disita KPK

Puluhan saksi telah diperiksa. Mulai dari manajemen rumah sakit, kontraktor, dan pihak berwenang lainnya. Penyidik setidaknya juga sudah menemukan dua alat bukti dugaan korupsi yang diperkirakan miliaran.

Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan membenarkan adanya penyidikan perkara yang diduga akan menyeret orang-orang besar di Padang ini.

baca juga: Kasus Korupsi Masjid dan Jembatan Bupati Solsel Segera Disidangkan

“Benar, penyidik sedang bekerja menuntaskan perkara ini. Alat bukti telah didapat, perkiraan kerugian negara juga sudah dihitung. Tinggal selangkah lagi untuk menetapkan tersangka,” terang Yulmar, Minggu 14 April 2019 sore.

Dikatakan Kapolresta, sejak laporan masyarakat masuk, pihaknya langsung tancap gas mengumpulkan data, bukti dan keterangan saksi.

"Hasil penghitungan auditor negara, kerugian akibat adanya dugaan korupsi dalam kasus ini miliaran. Kini tinggal menetapkan tersangka," ujarnya.

Secara rinci, Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Edryan Wiguna mengatakan dugaan korupsi terjadi pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang anggaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013.

Dalam proses pengadaan, diduga terjadi sejumlah pelanggaran, dan manipulasi anggaran. Penyidik berkesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara.

"Modus dugaan korupsi dilakukan dengan cara mengangkat harga satuan barang dari alat kesehatan, membuat dokumen fiktif dan mengatur proses lelang," ujarnya.

Kasusnya berawal dari laporan masuk dari masyarakat pada Maret 2016. Kala itu, RSUD Rasidin Padang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 sebesar Rp10 miliar pada Februari 2013.

Kemudian, Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Bina Upaya kesehatan (BUK) mengundang Satker RSUD dr RASIDIN padang untuk melakukan penelahaan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan melampirkan dokumen pembanding.

Setelah semuanya beres, lalu keluar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD dr Rasidin. Setelah SK keluar, barulah dilakukan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang.

Pada proses lelang dilakukan evaluasi oleh panitia terhadap dokumen penawaran yang masuk dari empat peserta lelang. Sampai akhirnya ditetapkanlah oleh panitia sebagai pemenang lelang PT SMP, yang beralamat di Jakarta Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp9.000.000.000, yang pelaksanaan kontraknya di mulai pada 1 Juli 2013 sampai serah terima barang pada November 2013.

Sampai proses pelaksanaan pengadaan selesai, PT SMP telah menerima pembayaran 100 persen sesuai dalam kontrak. Untuk mendalami kasus ini, jajaran Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Padang melakukan prapenyelidikan selama tiga bulan.

Dari hasil penelitian bahan keterangan dan dokumen ditemukan potensi dugaan tindak pidana korupsi , oleh sebab itu kasus ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada Juni 2016.

Menurutnya, dari proses penyelidikan, penyidik menemukan beberapa penyimpangan. Mulai dari dugaan mark-up harga satuan barang alat kesehatan, membuat dokumen fiktif, pengaturan lelang dan perubahan spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dengan yang diserah terimakan kepada RSUD dr Rasidin.

"Terkait perkara tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan sekitar 45 orang saksi, termasuk ahli. Dari hasil pemeriksaan aaksi dan ahli, adanya kerugian negara yang nilai kerugiannya ditaksir miliaran dan saat ini sedang dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," ujarnya.

Sementara itu, Kasatreskrim AKP Edryan Wiguna belum mau menjawab secara gamblang pejabat mana yang berpotensi sebagai tersangka. Namun, dia memastikan dalam waktu dekat, penetapan tersangka akan dilakukan.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan, tersangkanya lebih dari satu orang. "Tunggu saja, prosesnya sedang berjalan. Nama-nama yang berkemungkinan jadi tersangka telah dikantongi. Tinggal menunggu waktu," ujar AKP Edryan.

[Halbert Caniago]

Penulis: Agusmanto