Bawaslu Proses Dugaan Tiga Kepala Daerah Kampanye Jokowi Tanpa Cuti

Kepala Daerah yang ikut kampanye Jokowi di Pantai Padang
Kepala Daerah yang ikut kampanye Jokowi di Pantai Padang (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar akan proses tiga orang pejabat daerah, yang terlibat saat kampanye tim Jokowi-Ma'ruf di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Selasa (9/4) lalu.

"Ada sekitar tiga kepala daerah yang tencananya akan kami panggil. Adanya temuan awal dari pemberitaan di media, dan kami ditindaklanjuti," ungkap Anggota Bawaslu Sumbar Elli Yanti, Senin (22/4).

Setelah adanya temuan tersebut, pihaknya melakukan pembahasan dengan sentra Gakkumdu, setelah terpenuhi syarat formil dan materil maka akan dilakukan proses klarifikasi pada yang bersangkutan.

Baca Juga

Ia juga mengatakan, saat ini masih mengumpulkan data-data dan bukti otentik terhadap dugaan pelanggaran kampanye Pemilu yang dilakukan oleh kepala daerah pada kampanye 01. "Jika memang sudah terpenuhi unsur-unsur pelanggaran, baru dilakukan pemanggilan," ulasnya.

Saat ditanyakan terkait rencana pemanggilan, berkaitan dengan cuti kepala daerah, ia enggan mengatakan. "Nantilah, kami akan berikan informasi setelah klarifikasi. Terlalu pagi kalau saya berbicara ini," tutupnya.

Diketahui, kampanye tim 01 (Jokowi-Ma'ruf) terdapat 12 kepala daerah deklarasikan dukungan untuk pasangan 01 tersebut. 12 kepala daerah itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati 50 Kota Irfendi Arbi, dan Bupati Solok Gusmal.

Wali kota yang mendeklarasikan dukungan yaitu Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wali Kota Solok Irzal dan Wali Kota Pariaman Genius Umar.

Sementara itu, saat dikonfirmasi ke Pemprov Sumbar, dari total 12 kepala daerah yang menghadiri kampanye akbar Jokowi di Padang pada Selasa (9/4) yang lalu, hanya 10 orang saja yang mengurus izin cuti.

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Rama Dipayana menyebutkan, kepala daerah yang mengambil izin cuti tersebut di antaranya, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska; Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni; Bupati Bupati Sijunjung, Yuzwir Arifin; Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi; Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi; Walikota Solok, Zul Efian; Walikota Padang Panjang, Fadly Amran; serta Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmantias. Sementara satu orang lainnya, yakni Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengurus izin cuti kampanye langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Hanya 9 orang yang mengurus izin cuti ke Biro Pemerintahan, sedangkan satu orang lagi mengurus izin langsung ke Kemendagri. Sebenarnya, secara regulasi tidak diperbolehkan. Harusnya kalau mau cuti, urus izinnya ke gubernur. Tetapi ternyata kemarin itu kami menerima surat tembusan yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengurus izin cuti. Kami bisa apa? Mendagri kan atasannya gubernur," ujar Iqbal.

Sementara itu, menurut informasi yang diterimanya, ada dua orang lagi kepala daerah yang hadir namun tidak mengurus izin cuti kampanye. Mereka adalah Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma dan Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake.

"Namun, saya juga tidak dapat memastikan informasi tersebut. Hanya saja, yang jelas kepala daerah yang berkampanye tanpa mengantongi izin cuti dinilai melanggar aturan. Tetapi kembali lagi, itu wewenangnya KPU atau Bawaslu. Tugas kami di pemprov cuma sebatas mengeluarkan izin cuti," ucapnya. (*)

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Joni Abdul Kasir