Pembahasan Tol Padang-Pekanbaru Berlangsung Panas

"Rapat memanas saat perwakilan masyarakat berbicara panjang lebar dan dipotong oleh Wagub untuk kembali pada inti persoalan"
Wagub Nasrul Abit, Sekdaprov Sumbar Alwis dan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni sesi wawancara setelah rapat tol Padang-Pekanbaru di kantor Bupati Padang Pariaman, Senin, 22 April 2019 (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG PARIAMAN, KLIKPOSITIF - Rapat pembahasan Tol Padang-Pekanbaru antara Pemprov Sumbar, Pemkab Padang Pariaman dan Masyarakat di kantor Bupati Padang Pariaman berlangsung panas, bahkan hampir ricuh dan sudah tunjuk menunjuk antara masyarakat dan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.

Rapat yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB itu awalnya dibuka oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, dihadiri Wagub Sumbar Nasrul Abit, Sekdaprov Sumbar Alwis, Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan puluhan masyarakat Sicincin.

Rapat memanas saat perwakilan masyarakat berbicara panjang lebar dan dipotong oleh Wagub untuk kembali pada inti persoalan. "Lansung saja pada intinya pak," ujar Nasrul Abit saat perwakilan masyarakat membacakan sejarah jalan tol.

Tak terima di potong, masyarakat protes dan diikuti peserta rapat lain dan terjadi saling serang argumen dan hingga insiden tunjuk menunjuk. Bahkan karena emosi Wagub memutuskan keluar ruangan rapat, namun ditengahi oleh Sekdaprov Sumbar sehingga rapat kembali kondusif.

Dalam rapat, tokoh masyarakat Sicincin Alwi Datuak Majo Garang menegaskan, masyarakat menolak trase yang ada saat ini. Pasalnya trase melewati lahan masyarakat yang produktif, bukan itu saja, lahan tersebut juga merupakan tanah ulayat.

"Tidak hanya itu, fasilitas umum dan perumahan masyarakat juga masuk dalam trase," ujarnya.

Menurutnya, walaupun menolak trase namun masyarakat memberikan jalan keluar dengan pemindahan trase ke arah timur jalan lingkar.

"Ke arah timur jalan lingkar, disana lahan kosong dan tidak akan berdampak kepada kehidupan kami," tukasnya.

Setelah rapat usai, perwakilan Pemprov Sumbar, Pemkab Padang Pariaman dan Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat (Sumbar), Hutama Karya dan beberapa stok holder mengadakan rapat tertutup. (*)