Agar Tak Ada Permainan, Gubernur Sumbar Minta Pilkada Didanai Pusat

"Melalui Rakor ini, saya berharap Korsupgah KPK ada hal yang harus di sampaikan ke pusat, yaitu permasalahan pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus didanai pusat"
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menitip pesan kepada Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir dalam Rapat Koordinasi Rencana Aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi di Padang, Sumbar.

"Melalui Rakor ini, saya berharap Korsupgah KPK ada hal yang harus di sampaikan ke pusat, yaitu permasalahan pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus didanai pusat," katanya, Selasa, 23 April 2019.

Menurutnya, selama ini Pilkada dibiayai oleh calon kepala daerah. Sehingga calon mengeluarkan biaya yang sangat besar. Untuk saksi saja ada hampir 17 ribu TPS dikali dengan Rp. 250.000 saja, sudah hampir 4 miliar, belum biaya kampanye, alat peraga dan biaya lainnya.

"Seandainya Pilkada dibiayai oleh pemerintah pusat tentu kepala daerah yang terpilih tidak lagi hutang budi pada pengusaha, teman dan kolega, karena mencari pemimpin dengan pesta demokrasi itu merupakan kepentingan negara, kok dibayar dengan uang pribadi," terangnya.

Selanjutnya gubernur Sumbar meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menyikapi kehadiran Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) dengan berkoordinasi tindaklanjut progres rencana aksi pencegahan korupsi tahun 2018, sekaligus pemantauan dan evaluasi KPK Tahun 2019.

Gubernur menegaskan agar masing-masing OPD baik provinsi, kabupaten dan kota dapat bekerjasama dengan Korsupgah terkait dengan data Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah.

"Mari kita bantu Korsupgah dengan mengerjakan seluruh pembahasan dan kita patuhi, dan selesaikan melalui langkah-langkah yang tepat, agar berjalan dengan baik, sehingga akan lebih memberikan pemahaman terkait pencegahan korupsi ini di daerah," ajaknya.

Terakhir, suksesnya aksi pencegahan korupsi didaerah akan meningkatkan efisiensi penanganan pencegahan korupsi ... Baca halaman selanjutnya