Pantau Pembangunan MPP Payakumbuh, Ini Pesan Deputi Kemenpan RB

"Filosofinya untuk mendukung pelayanan dengan kemudahan. Ibarat kita kesebuah mall di sana semua ada, begitu juga ini. Pusat pelayanan yang serba cepat, murah dan nyaman. Kita berfikir bagaimana pelayanan bisa selesai dalam hitungan menit"
Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa (dua dari kiri). (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Diah Natalisa mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) untuk benar-benar memaksimalkan keberadaan Mall Palayanan Publik (MPP) di daerah tersebut untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap warganya.

Diah Natalisa yang memantau langsung proses pembangunan MPP Payakumbuh di Balai Kota eks Lapangan Poliko, Selasa (23/4) menyebut, MPP harus mampu memenuhi pelayanan yang cepat, murah, layak, nyaman dalam pelayanan, dan ramah.

"Filosofinya untuk mendukung pelayanan dengan kemudahan. Ibarat kita kesebuah mall di sana semua ada, begitu juga ini. Pusat pelayanan yang serba cepat, murah dan nyaman. Kita berfikir bagaimana pelayanan bisa selesai dalam hitungan menit," kata Diah Natalisa, Selasa (23/4).

Untuk bisa bekerja sesuai aturan tersebut, MPP harus berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait, infrastruktur jaringan, dan juga bank data.

"Harus diperhatikan juga keluar masuk masyarakat atau alur, peta atau bahan alur proses pelayanan, potensi layanan besar sesuaikan dengan ruangan juga," ujar Diah.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi stake holder di Kota Payakumbuh yang dinilainya konsisten mendukung berdirinya MPP di Kota Randang tersebut.

"Karena itu diharapkan MPP yang ada di Payakumbuh ini tidak hanya menjadi kebanggan dari warga Payakumbuh tetapi juga menjadi kebanggaan untuk kita semua," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Payakumbuh, Harmayunis menyebut, untuk MPP Kota Payakumbuh akan diisi oleh 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang siap memberikan pelayanan secara digital terhadap seluruh masyarakat.

"Juga akan ada 15 instansi vertikal lain yang akan menempatkan perwakilannya di MPP ini. Dintara instansi tersebut adalah imigrasi, samsat, BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, serta empat ... Baca halaman selanjutnya