Ombudsman RI: Potensi Maladministrasi Terjadi Hampir di Segala Kementerian/Lembaga

"Ketua Ombudsman RI itu menunjuk contoh, misalnya pelayanan publik di bidang kesehatan. Tentu masyarakat akan merasakan betul bagaimana diskriminatifnya pelayanan yang saat ini masih terjadi"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai mengemukakan, salah satu problem pelayanan publik di Indonesia pada saat ini adalah masih dirasakan adanya diskriminasi. Diskriminasi itu bisa atas dasar karena faktor ekonomi dan masih terjadi misalnya pungutan liar.

“Yang kami hadapi banyak hal-hal yang cukup serius, tidak hanya sekadar misalnya apakah di suatu stasiun kereta api tersedia tempat duduk yang baik. Bukan sekedar itu karena potensi maladministrasi itu terjadi hampir di segala kementerian dan lembaga (K/L),” kata Amzulian saat memberikan sambutan pada Forum Tematik Bakohumas, di Hotel Aryadutta, Gambir, Jakarta, Selasa (23/4).

Ketua Ombudsman RI itu menunjuk contoh, misalnya pelayanan publik di bidang kesehatan. Tentu masyarakat akan merasakan betul bagaimana diskriminatifnya pelayanan yang saat ini masih terjadi. Bahkan kalau bicara tentang pelayanan KTP misalnya, itu masih terjadi. Belum lagi kalau bicara pelayanan terhadap para investor.

“Ombudsman menemukan hal-hal yang katakanlah masih jauh dari harapan kita kalau kita bicara tentang bagaimana investasi yang diharapkan oleh Bapak Presiden karena di dalam kenyataannya masih banyak hal-hal yang sungguh tidak pantas terjadi,” ungkap Amzulian.

Paling Rendah

Sebelumnya pada awal sambutannya, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengemukakan, secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa negara-negara yang mengedepankan pelayanan publik terbaik menjadi negara rujukan dalam banyak hal.

“Negara itu menjadi rujukan misalnya karena biasanya memiliki tingkat korupsi yang paling rendah, kemudian negara yang paling sejahtera,” ungkap Amzulian.

Ia menyebutkan, salah satu refleksi dari pelayanan publik yang baik adalah terlaksananya Good Governance, yang di dalamnya terdapat tiga unsur penting. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah partisipasi, yang ketiga adalah akuntabilitas.

Pemerintah, ... Baca halaman selanjutnya