DPR akan Segera Mengesahkan RUU KUHP

"DPR dan pemerintah ingin RUU KUHP ini dapat berlaku efektif dalam jangka waktu panjang dan berharap tindak pidana korupsi tidak ada lagi di Indonesia"
Anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi. (DPR RI)
baru. Namanya UU KUHP, yang menurut kami sepenuhnya menjadi sebuah KUHP bangsa kita di bawah naungan ideologi Pancasila,” tegas politisi Partai NasDem ini.

Taufiq menegaskan, jika persoalan politik sudah selesai nanti, maka RUU ini sudah dapat disahkan. Menurutnya, Ketua DPR mendapat desakan dari Panja, termasuk pemerintah maupun anggota DPR agar RUU ini segera disahkan dalam waktu dekat.

“Ini menjadi akan lebih jelas tentang kebijakan politik kita, tentang pemberantasan korupsi di Indonesia,” tandas legislator dapil Jawa Timur IV ini.

Taufiq kembali menegaskan, walaupun pidana korupsi diatur dalam RUU KUHP, hal itu tidak akan bertentangan dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan akan tetap efektif.

“Kalau memang ada kesalahan di sana-sini, nanti kita bisa perbaiki di dalam perjalanan, bahkan bisa judicial review. Toh itu akan ada perbaikan terus. Jadi kita akan lihat dalam waktu dekat kita akan sahkan ini,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif . Ia menilai, RUU KUHP sudah dapat dibawa dalam pembahasan tingkat II atau Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan untuk disahkan menjadi UU. Ia memastikan, tim panja pemerintah juga sudah sepakat bahwa delik-delik tindak pidana korupsi itu tidak masuk dalam KUHP.

“Hanya paling ada satu pasal yang menghubungkan KUHP dengan Undang Undang Tipikor, yang mengatakan delik-delik yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam UU Tipikor. Dan itu sudah disepakati dengan pemerintah,” kata Laode. (*)

sumber: Suara.com