Kemenko Perekonomian Janjikan Bantuan CSR BUMN untuk IKM Rendang di Payakumbuh

"Kemenko Perekonomian datang untuk meninjau kesiapan kita dalam pengembangan industri rendang dalam skala besar. Sebelumnya kita mememang sudah mengajukan proposal,"
Perwakilan Kemenko Perekonomian saat memantau salah satu IKM rendang di Payakumbuh. (Ist)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Tingginya semangat para pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) rendang di Kota Payakumbuh membuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) berjanji akan mengupayakan bantuan terhadap pelaku IKM di daerah tersebut melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Budi Kurniawan menyebut, perwakilan Kemenko Perekonomian sudah datang dan memantau langsung beberapa IKM rendang yang terdapat di Kota Payakumbuh.

"Kemenko Perekonomian datang untuk meninjau kesiapan kita dalam pengembangan industri rendang dalam skala besar. Sebelumnya kita mememang sudah mengajukan proposal," katanya, Kamis (25/4).

Dari hasil pemantauan langsung tersebut, perwakilan Kemenko Perekonomian berjanji akan mengupayakan bantuan untuk pengembangan IKM rendang yang ada di daerah tersebut.

"Dalam bantuan CSR BUMN itu, kementerian akan melihat skala prioritas dalam pemberian CSR, diantaranya peralatan yang kita minta," ujarnya.

Sebagai salah satu tindakan nyata dari apa yang disampaikannya tersebut, di minggu kedua Mei, Kemenko Perekonomian bakal mengumpulkan BUMN di pusat dan daerah, seperti Bank Nagari dan Semen Padang.

"Nanti Payakumbuh akan mempresentasikan industri rendang dan kementrian akan memfasilitasi dalam mengupayakan bantuan CSR BUMN yang dibutuhkan Payakumbuh," terang Budi.

Ia menyebut, diantara kebutuhan Kota Payakumbuh untuk industri rendang adalah beberapa alat produksi, kuali elektrik, mobiler galery, mobiler koperasi, dan pengelola.

"Meski belum lengkap namun saat ini produksi sudah mulai berjalan dengan peralatan yang ada karena sebagain dapur tradisional masih ditanggung melalui APBD," jelasnya mengakhiri. (*)