Tak Kantongi Izin Cuti Kampanye Jokowi, Kasus Tiga Kada di Sumbar Masuk Sentra Gakkumdu

"Apapun hasil pembahasan, kami akan tetap bawa ke sentra Gakkumdu"
Kepala daerah yang ikut kampanye Jokowi - Amin di Pantai Padang beberapa waktu lalu (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Usai lakukan klarifikasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar lakukan rapat pleno untuk kelanjutan temuan dugaan pidana pemilu tiga kepala daerah. Hasil pembahasan, nantinya akan dibahas di sentra Gakkumdu 2, bersama polisi dan kejaksaan.

"Apapun hasil pembahasan, kami akan tetap bawa ke sentra Gakkumdu," ujarnya, Selasa, 7 Mei 2019.

Dia enggan menyampaikan konsekuensi jika temuan tersebut memenuhi unsur dan terbukti pidana pemilu sebelum ada putusan. "Kita tunggu saja hasilnya, saya tidak ingin berasumsi. Takutnya nanti salah persepsi," jelasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Sumbar surati tiga kepala daerah, untuk lakukan klarifikasi terkait dugaan pidana pemilu saat kampanye tim Jokowi-Ma'ruf di Padang beberapa waktu lalu.

Tiga kepala daerah yang diklarifikasi oleh Bawaslu yakni, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake, dan Wakil Bupati Tanah Datar Zulfadri Darma.

Terpisah, Bawaslu Kota Padang juga sedang memproses laporan dugaan money politic yang dilakukan oleh caleg DPRD Kota Padang dari partai Gerindra. laporan dugaan money politic tersebut diterima Bawaslu pada Selasa (16/4) kemaren saat masa tenang pemilu 2019 dengan surat No: 008/LP/PL/Kota/03.01/IV/2019 atas dasar laporan pelanggaran membagikan sembako (money politic) di kawasan Padang Selatan.

"Kami sudah lakukan klarifikasi pada semua pihak terkait, sudah panggil saksi juga. Dalam minggu ini kami kembali akan panggil pelapor untuk dimintai keterangan, " jelas Anggota Bawaslu Padang Firdaus Yusri.

Usai klarifikasi akhir, Bawaslu akan bahas dengan sentra Gakkumdu untuk memutuskan apakah laporan tersebut syarat formil dan materil. Jika terpenuhi, laporan tersebut akan berlanjut ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan. (*)