Pencairan Dana Rajawali di Sumbar Tunggu Arahan Kemendagri

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Sampai kini, proses pencairan dana hibah beasiswa PT. Rajawali belum juga temui titik terang. Meskipun Pemerintah Daerah (Pemda) bersama DPRD Sumbar telah getol meminta pemanfaatan dana tersebut dengan cara berkonsultasi dengan Kemndagri. Sayangnya, usaha tersebut masih terkatung-katung.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, pencairan dana beasiswa PT Rajawali tidak bisa sembarangan. Saat ini pihaknya masih menunggu aturan dari Kemendagri agar tidak muncul persoalan di kemudian hari. Sebelum ada aturan yang membolehkan, pemerintah tidak berani memberikan dana tersebut.

"Kalau dikeluarkan nanti disebut menyalahi kewenangan, nanti disangka korupsi karena memberikan uang kepada orang lain untuk memperkaya diri, kan repot zaman sekarang kalau salah-salah," ujar Irwan, Rabu (8/5).

Baca Juga

Irwan menyebut, saat ini yang diperlukan adalah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) diskresi agar dana tersebut dapat dicairkan. Karena mengingat dana itu bukan dari APBD, akan tetapi dana itu dititipkan kepada pemerintah untuk masyarakat.

"Yang perlu kita buat sekarang itu adalah pergub diskresi karena yang diatur Kemendagri kan dana APBN, APBD juga. Tapi ini (dana rajawali) kan enggak, yakni dana masyarakat yang ada di kita," ujar Irwan.

Jika tahun 2010 silam, sebut Irwan, Yayasan Pendidikan Minangkabau mau menyetujui Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dibuat Pemprov Sumbar maka pencairan dana beasiswa PT. Rajawali ini sudah tuntas. Namun terhalang DPRD yang menolak dengan alasan pengelolaan dana melalui yayasan.

"DPRD waktu itu tidak mau karena murni uangnya dikelola oleh yayasan. Ya udah kalau gak mau, kita buat aturannya, nah ini yang bolak-balik sampai sekarang," ucap Irwan.

Irwan menambahkan, pada prinsipnya Pemprov menginginkan dana rajawali bisa segera dicairkan. Namun yang menjadi kendala saat ini, sambung Irwan, pencairan dana hibah beasiswa tersebut harus mengacu pada aturan Kemendagri. Selain itu, kata dia, harus adanya kesepakatan antara DPRD Sumbar dan Pemda.

"Sekarang persoalannya ya itu kalau sudah putus dari Kemendagri bentuk (aturannya) apa, ya sudah kita akan lakukan (pencairan dana beasiswa PT. Rajawali), tapi harus putus juga dari DPRDnya," ulas Irwan.

Terkait estimasi tenggat waktu satu bulan yang disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat kepada Pemprov Sumbar, Irwan menegaskan, hal ini perlu kesepakatan dari DPRD agar nanti tidak muncul persoalan baru, dan perlu regulasi yang jelas.

"Kan dari awal persoalan dana rajawali ini sudah bersama DPRD. Kecuali putusannya dari kita sendiri, jangan kan sebulan, sehari juga saya tekan. Tapi kalau saya tekan, dan dia tidak setuju gimana. Itu sebulan dengan Mendagri, kan tidak bisa kita patok Mendagri sebulan," pungkas Irwan. (*)

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Joni Abdul Kasir