Pencairan Dana Rajawali, DPRD: Seandainya Gubernur Ragu Bisa Konsultasi ke KPK

" Direktur Produk Hukum Daerah tidak lagi mempermasalahkan pengguna dana tersebut. Artinya dana tersebut sudah bisa dicairkan. "
Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan Pendidikan, Rabu, 8 Mei 2019 (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Sampai kini, proses pencairan dana hibah beasiswa PT. Rajawali belum juga temui titik terang. Meskipun Pemerintah Daerah (Pemda) bersama DPRD Sumbar telah getol meminta pemanfaatan dana tersebut dengan cara berkonsultasi dengan Kenmendagri. Sayangnya, usaha tersebut masih terkatung-katung.

DPRD Sumbar memberikan tenggat satu bulan kepada pemerintah Provinsi daerah setempat untuk menyelesaikan Pergub serta berkonsultasi dengan Kemendagri tentang pencairan dana beasiswa PT. Rajawali yang hingga kini masih belum menemukan titik terang.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano yang juga kordinator Komisi V mengaku telah bertemu dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Poin dari pertemuan tersebut Direktur Produk Hukum Daerah tidak lagi mempermasalahkan pengguna dana tersebut. Artinya dana tersebut sudah bisa dicairkan. 

"Mereka tidak lagu mempermasalahkan itu, seandainya Gubernur masih ragu bisa konsultasi langsung dengan Dirjen Bina Keuangan. jika masih juga ragu bisa berkonsultasi dengan KPK melalui Direktorat Pencegahan KPU," jelasnya saat Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan Pendidikan, Rabu, 8 Mei 2019.

Senada dengan Arkadius, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat dalam mendesak Gubernur Sumbar untuk menindaklanjuti dan membicarakan masalah ini dengan Mendagri secara langsung. Sebab Biro Hukum dinilai tidak bisa menuntaskan persoalan tersebut.

"Kita minta permasalahan yang masih menyangkut di Kemendagri harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan. Hasilnya harus disampaikan dalam paripurna pertama setelah rekomendasi keluar," ujarnya.

Menurutnya, Pemprov Sumbar tidak serius dalam meningkatkan pendidikan, sebab banyak mahasiswa miskin dan berprestasi sedang menunggu ini. "Saya yakin jika gubernur tidak turun akan sulit mencarikan ... Baca halaman selanjutnya