Ini Nama-nama PNS Koruptor Pemprov Sumbar Dipecat Tidak Hormat

"Yulitar menjelaskan, pemberhentian secara tidak hormat itu diawali surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN tentang pemecatan PNS koruptor"
Pegawai Pemprov Sumbar (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumbar memberhentikan tidak hormat sembilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah terbukti melakukan korupsi melalui pengadilan terhitung 27 Desember 2018. Mereka di antaranya, Yusafni pegawai yang sebelumnya bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Yusafni terlibat korupsi untuk pengadaan tanah sejumlah ruas jalan di Sumbar, seperti Jalan Samudera. Selain itu juga ada nama Joko Suryanto di Dinas Pendidikan Sumbar, Wardiono di Dinas Pendidikan Sumbar, Eldis di Dinas Kehutanan dan Yulmiora di Badan Penanaman Modal.

"Nama-nama itu sudah kita pecat sesuai dengan aturan yang ada. Sekarang masih ada yang menjalani sidang kasus korupsi, ada dua nama," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Yulitar, Jumat, 10 Mei 2019.

Menurut Yulitar, semua PNS yang sudah dipecat adalah yang sudah memiliki keputusan hukum tetap. Mereka terlibat dalam berbagai kasus korupsi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kita melaksanakan pemberhentian sesuai aturan. PNS terlibat korupsi yang sudah memiliki keputusan hukum tetap harus dipecat," kata Yulitar.

Yulitar menjelaskan, pemberhentian secara tidak hormat itu diawali surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN tentang pemecatan PNS koruptor. Paling lambat semua pegawai koruptor sudah dipecat pada 30 Desember 2018. Surat itu kemudian diperpanjang menjadi Februari 2019, dan diperpanjang lagi menjadi April 2019.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memperkuat surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN tentang percepatan pemecatan PNS yang telah terbukti korupsi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun meminta para kepala daerah segera melaksanakan SKB itu.

Putusan MK yang dimaksud adalah putusan nomor 87/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Kamis, 24 April 2019. Objek perkaranya yaitu, pengujian Undang-Undang Nomor 5 ... Baca halaman selanjutnya