Dapil 8 Pessel - Mentawai, Tak Satupun Incumbent Kebagian Kursi

Kursi di DPRD Sumbar
Kursi di DPRD Sumbar (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Dari hasil pleno rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sumbar, diprediksi sejumlah wajah baru akan mengisi kursi di DPRD Sumbar untuk periode 2019-2024.

Dari delapan Daerah Pemilihan (Dapil) di Sumbar, muncul sejumlah nama baru. Bahkan pada daerah pemilihan VIII semuanya wajah baru. Itu artinya tidak satu pun anggota dewan yang lama terpilih (semua incumbent 'taduduak').

baca juga: 2,3 Juta Data Pemilih di KPU Diretas, Ini Kata Menkominfo

Untuk daerah pemilihan VIII yang meliputi Muhyatul dari PAN dengan 11.823 suara, Muchlis Yusuf Abit dengan 14.226 suara dari Partai Gerindra, Imral Adenansi dengan 7.913 suara dari PPP, Hamdanus dengan 9.500 suara dari PKS.

Kemudian Ali Tanjung dari Partai Demokrat dengan 10.323, Zarfi Deson dengan 8.288 suara dari Partai Golkar dan Bakri Bakar dari Partai Nasdem dengan 9.464 suara.

baca juga: 2,3 Juta Data Pemilih Bocor karena DIretas, Ini Kata KPU

Sebelumnya 7 kursi ini diduduki oleh
oleh Iswandi Latif (PAN), Sudarmi Saogo (Gerindra), Syafnil Ilyas (PAN), Risnaldi (Nasdem), Achiar (PDIP), Syaiful Andi (Hanura), dan Saidal Masfiyuddin (Golkar).

Perolehan suara pribadi Syaiful Ardi cukup tinggi namun secara kalkulasi suara keseluruhan masih dibawah Nasdem yang mendapatkan kursi ke tujuh. Sementara Saidal Masfiyuddin maju untuk DPR RI Dapil Sumbar 1, namun kalah dari Darul Siska.

baca juga: Bobol Situs KPU, 200 Juta Data WNI Bakal Dibocorkan ke Pasar Gelap

Ketua KPU Sumbar Amnasmen disela-sela rapat pleno terbuka mengatakan, bahwa proses rekapitulasi dari awal hingga selesai berjalan baik dan tidak ada mengalami gangguan yang berarti. Semua perdebatan yang muncul saat rekapitulasi, berhasil dituntaskan dengan baik.

"Memang proses ini di jadwalkan 3 hari namun waktu kita terulur hingga 5 hari. Ini karena ada beberapa hal yang mesti kita jelaskan," jelasnya, Minggu (12/5).

baca juga: BK DPRD Sumbar Kaji Sanksi untuk Anggota Dewan Ugal-ugalan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang

Menurutnya, persoalan dalam proses rekap hanya persoalan DPT saja, dan itu tidak ada hubungannya dengan perselisihan suara.

"Persoalan penyelenggara dan kami anggap itu hanya sebagian dari persoalan ADM yang mesti di perbaiki," ujarnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir