Berikan Pandangan Umum, Fraksi PPP, Nasdem dan PAN Pertanyakan Hal Ini ke Wali Kota Sawahlunto

"Pandangan umum ini dapat menjadi masukan dan melengkapi pada tahap pembicaraan berikutnya"
Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto (Klikpositif/Muhammad Haikal)

SAWAHLUNTO, KLIKPOSITIF -- Empat fraksi di DPRD Kota Sawahlunto sampaikan pandangan umum atas Nota Pengantar Wali Kota Sawahlunto atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto tahun 2018. Salah satunya fraksi PPP, Nasdem dan PAN yang menyoroti beberapa hal.

Pertama, fraksi pendukung pemerintah itu menanyakan tidak terealisasinya pendapatan yang sah untuk bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp1,114 miliar dan belanja daerah yang tidak terduga yang hanya terealisasi sebesar 332,383 miliar atau 44,32 persen dari yang dianggarkan Rp750 miliar.

Selanjutnya, rendahnya realisasi pendapatan asli daerah Rumah Sakit yang hanya mencapai 71,17 persen perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi seberapa jauh kendala yang dihadapi dalam operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kemudian dalam hal pelayanan, kami masih melihat seringnya pelayanan terhadap pasien yang kurang maksimal dan merujuk pasien ke daerah lain.

"Kemudian di tahun anggaran 2019 yang sudah memasuki bulan Mei, namun masih banyak proses penganggaran yang belum dilaksanakan dan sejauh mana serapan APBD tahun 2019. Pandangan umum ini dapat menjadi masukan dan melengkapi pada tahap pembicaraan berikutnya," kata Wulan Maya Sari saat Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto, Selasa 14 Mei 2019.

Selain itu, fraksi juga menyinggung kenaikan harga sembilan bahan pokok menjelang hari raya idulfitri yang cukup signifikan sementara daya beli yang semakin rendah. "Kami mempertanyakan apa alternatif atau solusi Pemko untuk mengantisipasinya," ujarnya.

Wulan melanjutkan, adanya kecenderungan meningkatnya tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat berbagai bentuk kejahatan baik dalam skala kecil maupun besar yang menggangu ketertiban umum. "Apa langkah Pemko bersama institusi terkait dalam mengatasi supaya senantiasa berperan serta menciptakan ... Baca halaman selanjutnya