Pemerintah Siaga Hadapi Cacar Monyet Masuk ke Indonesia

"Menghadapi ancaman Monkeypox di Indonesia, Pemerintah telah melaksanakan program pengawasan dini mengenai penyakit monkeypox melalui sarana informasi, komunikasi dan edukasi dan sedang menyiapkan surat edaran kewaspadaan monkeypox kepada daerah yang berpotensi tertular"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Cacar monyet atau monkeyfox belakangan menjadi pemberitaan setelah ditemukan satu kasus di Singapura. Penyakit bersumber hewan atau zoonosis ini sendiri memang tergolong langka dan biasanya terjadi di wilayah Afrika.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengaku siap siaga dalam menghadapi potensi masuknya kasus cacar monyet ke Indonesia.

Disampaikan Dr. Tb. A Choesni, Plt. Deputi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK, sebagai salah satu hotspot penyakit zoonosis dan Penyakit Infeksi Berulang (PIB) di Asia, Indonesia harus selalu waspada dalam menghadapi wabah penyakit yang bisa datang kapan saja dan tidak terduga, seperti kasus monkeypox yang sedang terjadi di Singapura dan berpotensi untuk masuk ke Indonesia.

“Menghadapi ancaman Monkeypox di Indonesia, Pemerintah telah melaksanakan program pengawasan dini mengenai penyakit monkeypox melalui sarana informasi, komunikasi dan edukasi dan sedang menyiapkan surat edaran kewaspadaan monkeypox kepada daerah yang berpotensi tertular," ujar Choesni dalam temu media di Kemenko PMK Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Choesni mengatakan kementerian terkait, yakni Kementerian Kesehatan juga telah melayangkan surat edaran kewaspadaan sehingga daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk tamu dari negara lain bisa meningkatkan kewaspadaannya dalam mengantisipasi penyakit ini di Indonesia.

"Kesiapan Indonesia menghadapi zoonosis, Indonesia sudah siap. Kita bisa meningkatkan kapasitas, kita perbaiki kapasitas dalam sistem pemantauan. Kita dalam era revolusi industri 4.0, online sangat membantu kita sistem pemantauan, pengendalian dan pencegahan harus didasari sistem. Kita punya 34 provinsi, kesehatan termasuk tugas yang harus dilakukan pemerintah kabupaten atau kota," ujar Choesni.

Dalam kesempatan yang sama, Prof Ali Gufron, selaku Direktur Jenderal Sumber ... Baca halaman selanjutnya