Penilaian LPPD Dharmasraya Tahun 2017 Raih Peringkat Pertama Tingkat Provinsi Sumbar

"Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah suatu kabupaten atau kota, yang setiap tahun dievaluasi oleh Kemendagri"
Bupati Dharmasraya Sutan Riska dan Wakil Bupati Amrizal Datuk Rajo Medan (Ist)

KLIKPOSITIF - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya menduduki peringkat pertama dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2017 di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Sementara di tingkat Nasional, Kabupaten Dharmasraya berada di posisi ke-37.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah suatu kabupaten atau kota, yang setiap tahun dievaluasi oleh Kemendagri.

Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Iqbal Rama Dipayana mengungkapkan, peringkat itu didapatkan Pemkab Dharmasraya berdasarkan beberapa penilaian seperti Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dilaksanakan berdasarkan urusan penyelenggaraan OPD.

"Penilaian yang dilakukan yakni mengacu pada kinerja pemerintahan daerah. Untuk penilaian tahun 2017, Pemkab Dharmasraya berada di posisi pertama di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar, sementara untuk yang 2018 masih dalam proses penilaian," kata Iqbal

Dijelaskannya, salah satu penilaiannya juga dilihat dari kelengkapan dokumen pemerintahan, penyesuaian anggaran hingga laporan yang dievaluasi langsung oleh Kemendagri. Selain itu, evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Daerah EPPD yang keanggotaannya terdiri para pejabat dari Sekretariat Daerah
Provinsi, Inspektorat Wilayah Provinsi, BPKP Perwakilan di Provinsi, dan
BPS.

Penilaian tidak hanya di tingkat daerah lanjutnya, nantinya juga akan ada penilaian di tingkat nasional. Evaluasi terhadap LPPD Provinsi dilaksanakan oleh Tim Teknis EPPD yang keanggotaannya terdiri para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, BKN, BPS, Sekretariat ... Baca halaman selanjutnya