Dharmasraya Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut

"Ini adalah hasil kerja keras yang luar biasa dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya."
Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF –  Kembali, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Ini adalah WTP ke empat, yang secara konsisten diraih Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara berturut-turut sejak kepemimpinan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Wakil Bupati H. Amrizal Dt Rajo Medan.

Bupati Sutan Riska usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun 2018 dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo di Padang, Jum'at (17/05), menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempertahankan pengelolaan keuangan daerah secara bersih dan transparan, sehingga kembali diganjar WTP oleh BPK.

"Alhamdulillah. Ini adalah hasil kerja keras yang luar biasa dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, termasuk juga dukungan dari DPRD. Untuk itu, saya ucapkan terimakasih atas capaian ini. Kita semua patut merasa bangga," ujar bupati.

Capaian ini diharapkan bupati dapat samakin memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk terus meningkatkan kualitas program dari penggunaan keuangan daerah.

"Kita bertekad, Dharmasraya bisa efisien dalam menggunakan keuangan daerah. Outputnya tidak hanya laporan yang bagus, tapi aplikasi di lapangan harus sesuai dan bermanfaat. Terakhir alhamdulillaah realisasi penggunaan anggaran kita mencapai 96,72 %," kata Sutan Riska.

Terkait WTP yang berhasil diterima Pemda Dharmasraya, Sutan Riska mengaku berdampak baik terhadap tingkat kepercayaan pemerintahan pusat.

"Salah satu dampak yang dirasakan Dharmasraya dengan menerima WTP adalah meningkatnya tingkat kepercayaan pemerintahan pusat kepada daerah untuk mengelola keuangan atau program yang lebih banyak. Kita perlu menjaga kepercayaan pemerintahan pusat, sebab kita bergantung pada pemerintahan pusat dalam percepatan pembangunan di ... Baca halaman selanjutnya