Ketua DPR Minta Masyarakat Hilangkan Ego Kelompok yang Lampaui Batas

"Ego kelompok dalam bingkai hukum dan UU dipastikan tidak merusak stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum. Sebaliknya, jika ego kelompok dipaksakan untuk menabrak hukum dan UU, yang akan terjadi adalah benturan antar-kelompok masyarakat. Bila terjadi benturan, aparat keamanan harus bertindak"
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Net)

KLIKPOSITIF -- Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengimbau semua elemen masyarakat menghilangkan ego kelompok yang melampaui batas toleransi hukum dan undang-undang (UU). Setiap kelompok masyarakat berhak untuk memperjuangkan kepentingannya, namun tetap harus berada dalam koridor hukum dan UU.

"Ego kelompok dalam bingkai hukum dan UU dipastikan tidak merusak stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum. Sebaliknya, jika ego kelompok dipaksakan untuk menabrak hukum dan UU, yang akan terjadi adalah benturan antar-kelompok masyarakat. Bila terjadi benturan, aparat keamanan harus bertindak tegas," ujar Bamsoet, saat menghadiri acara berbuka puasa Partai Golkar bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Perindutrian, Airlangga Hartarto, Menteri Sosial, Agus Gumiwang, Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, Mensekneg, Pratikno, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap, pengerahan massa ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang direncanakan pada 20, 21 dan 22 Mei 2019, berlangsung tertib dan damai. Penumpang gelap yang sengaja ingin memanfaatkan situasi dan menciptakan 'martir' di tengah-tengah pengunjuk rasa harus diwaspadai.

"Sekali lagi, aktivitas pengerahan massa tetap harus sesuai aturan main, atau berada dalam koridor hukum dan UU. Agar suasana tetap kondusif, penyampaian aspirasi atas nama massa hendaknya juga dalam kerangka dialog antara perwakilan massa dengan wakil-wakil dari KPU dan Bawaslu," tegasnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, massa diharapkan tidak memaksakan kehendak kepada KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini harus bekerja sesuai UU dan tupoksinya. Karenanya menjadi sangat penting bagi penanggungjawab kegiatan untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan ... Baca halaman selanjutnya