DPR Minta Pemerintah Tinjau Pembagian Kloter Haji Berdasarkan Wilayah

"Sistem zonasi ini dikhawatirkan akan mengalami kendala-kendala teknis"
Ketua Komis VIII DPR RI Ali Taher saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tangerang, Senin (20/05). (Ida/kemenag.go.id)

KLIKPOSITIF -- DPR meminta pemerintah meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 131 tahun 2019 tentang Pedoman Pengisian Kelompok Terbang Berbasis Zonasi/Wilayah bagi Jemaah Haji Reguler. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang.

“Sistem zonasi ini akan mengalami kendala-kendala teknis. Terutama memecahkan jemaah dari kelompok pembimbing jemaah haji,” kata Ali Taher, usai mendengar aspirasi KBIH, Senin (20/05), yang dikutip dari kemenag.go.id.

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Pemda Kabupaten Tangerang, Kankemenag Kabupaten Tangerang, serta Pimpinan KBIH se-Kabupaten Tangerang ini, Ali Taher menuturkan ia telah memperoleh beberapa informasi terkait kendala yang mungkin dihadapi jika penyusunan kloter didasarkan pada zonasi atau wilayah.

“Pertama adalah jemaahnya menjadi terpecah, kedua kesulitan komunikasi, ketiga kerumitan melakukan koordinasi yang itu menimbulkan kesulitan tersendiri buat jemaah,” kata Ali.

Ali pun menyampaikan ia akan melakukan koordinasi dengan pemerintah agar peraturan tersebut dapat ditinjau kembali penerapannya. “Peraturan ini tujuannua memudahkan koordinasi, tapi buat KBIH hal itu menyulitkan karena jemaahnya kemana-mana. Belum lagi koordinasi di Haram dengan jutaan jemaah, mengumpulkan di satu titik bukan perkara mudah,” kata Ali.

Hal ini menurut Ali dapat menimbulkan tingginya biaya untuk melakukan koordinasi. “Oleh karena itu kita akan evaluasi. Kita akan lakukan revisi atas peraturan itu, agar tidak diberlakukan tahun ini. DPR akan lakukan pertemuan lagi dengan Kementerian Agama,” tuturnya.

Sementara, sebelumnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali menyampaikan Kemenag tahun ini menerapkan kebijakan penyusunan kloter murni berbasis wilayah untuk lebih memberdayakan Kantor Urusan Agama ... Baca halaman selanjutnya