Wujudkan Kabupaten Layak Anak, Ini yang Dilakukan Pemkab Padang Pariaman

"Kita udah punya ruang khusus untuk konsultasi dan pengaduan terhadap kekerasan perempuan dan anak. "
Kepala Bidang Perlindungan Anak Arosi Febri Yenti bersama pengurus P2TP2A memberikan bantuan kepada anak (Ist)

PADANG PARIAMAN, KLIKPOSITIF -- Upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meraih target menjadi Kabupaten Layak Anak layak diapresiasi. Saat ini daerah yang dipimpin Bupati Ali Mukhni telah memiliki layanan dan ruang khusus Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak.

Layanan ini sebagai bentuk kepedulian daerah dalam menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak sekaligus pemberian solusi terkait kasus yang menimpa anak-anak.

“Benar sekali. Kita udah punya ruang khusus untuk konsultasi dan pengaduan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Tempat di DinsosP3A Padang Pariaman,” ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hendra Aswara usai pertemuan dengan forum anak, Selasa 21 Mei 2019.

Ia berharap tersedianya tempat pengaduan ini maka korban kekerasan dapat leluasa menceritakan permasalahan yang terjadi dan dicarikan solusinya. Layanan pengaduan langsung ditangani oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak Arosi Febri Yenti.

Sementara Kabid PA Arosi mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, ulama, kepolisian, LSM, bahkan psikolog dalam penanggulangan kekerasan perempuan dan anak.

“Kita bersama instansi terkait ke depan berupaya menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak. Adanya ruang pengaduan ini sudah menjadi kebutuhan untuk mewadaji para korban,” ujar Arosi.

Disamping ruang pengaduan, kata Arosi, juga telah disediakan sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disebut P2TP2A.

Lembaga ini merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum ... Baca halaman selanjutnya