Bupati Indra Catri: Sudah Saatnya Agam Jadi Kabupaten Layak Anak

"Untuk pemenuhan hak anak menjadi prioritas dalam visi dan misi Kabupaten Agam."
Bupati Agam ekspos di hadapan tim verifikasi KLA Pusat (Ist)

AGAM, KLIKPOSITIF -- Bupati Agam, Dr. H. Indra Catri mengatakan, bahwa sudah saatnya Kabupaten Agam jadi Kabupaten Layak Anak (KLA), karena pemenuhan hak anak di daerah itu sudah disiapkan sejak lama.

Persiapan yang dilakukan mulai dari penyediaan sumber gizi, tempat bermain, mendidik, sampai ruangan laktasi di kantor pemerintahan. Tidak sedikit anak sukses dan berprestasi berasal dari Agam atau berdarah Agam.

Hal itu seperti dikatakan Indra Catri, dalam dialog tim verifikasi lapangan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2019, bersama tim verifikasi lapangan KLA pusat dari Kementerian PP dan PA, serta gugus tugas KLA Agam, di aula Kantor Bupati Agam, Kamis (23/5).

Menurut bupati, Agam orangnya berkualitas, kalau soal mendidik, membesarkan, menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak, sudah dilakukan sejak dulu. Bahkan pendidikan awal diajarkan mengaji, bersilat dan tampil depan umum.

"Untuk pemenuhan hak anak menjadi prioritas dalam visi dan misi Kabupaten Agam. Di samping kebutuhan gizi yang cukup, fasilitas tempat bermain juga disediakan," katanya.

Dikatakan, mendidik anak dalam masyarakat Minangkabau ada tanggungjawab melindungi dan membesarkan, yang disebut dalam pepatah minang adalah anak dipangku kamanakan dibimbiang.

Bagi Kabupaten Agam, sasaran dari KLA adalah bagaimana semua anak berusia dibawah 18 tahun di daerah itu menjadi anak yang sehat, religius, ramah, cerdas, ceria dan berbudaya.

Disebutkan, menuju KLA diinisiasi sejak 2017 dan telah dilaunching pada 2018 sebagai komitmen Pemkab Agam serius wujudkan KLA. Bahkan ranperda tentang PP dan PA sudah disusun yang saat ini sedang difasilitasi Gubernur Sumatera Barat, serta pembentukan Perbup tentang kebijakan KLA.

"Kita miliki beberapa regulasi pendukung KLA di Agam yang juga mungkin dimiliki oleh daerah lain, tapi ada satu yang diyakini tidak dimiliki yaitu perbup tentang pedoman pelaksanaan gerakan Nagari Madani, yang akan jadi ... Baca halaman selanjutnya