Kemenag: Dana Zakat Tidak Masuk Dalam Sistem Keuangan Negara

"Uang zakat tidak dicatat sebagai penerimaan negara ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Program pendayagunaan zakat pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) di satu sisi memang beririsan dengan kegiatan pembangunan terutama program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam menunjang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau sering disebut SDGs (Sustainable Development Goals). Tetapi di sisi lain, perlu diketahui bahwa dana zakat tidak masuk dalam sistem keuangan negara. 

Hal ini disampaikan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Fuad Nasar. “BAZNAS berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, tapi tidak memiliki hak untuk memungut setara dengan hak memungut pajak yang masuk ke kas negara sesuai Undang-Undang tentang Keuangan Negara,” terang Fuad yang dilansir dari kemenag.go.id.

Uang zakat, tutur Fuad Nasar, tidak dicatat sebagai penerimaan negara ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diserahkan ke kas negara. Pengelolaan zakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak masuk dalam neraca APBN kendati dikelola oleh lembaga yang dibentuk pemerintah. Penggunaan dana zakat pada BAZNAS juga tidak untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah, pembangunan infrastruktur seperti jalan, bangunan gedung milik negara dan sebagainya. 

Beberapa waktu terakhir, isu dana zakat digunakan untuk pembangunan infrastruktur sempat mencuat. BAZNAS menepis kekhawatiran publik terhadap penyalahgunaan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya.

Direktur Utama BAZNAS Arifin Purwakananta pekan lalu menyampaikan pernyataan pers yang menegaskan bahwa dana zakat yang dihimpun BAZNAS bukan untuk pembangunan infrastruktur, semisal jalan tol atau mengangsur utang negara. Dana zakat, lanjut dia, tidak mungkin dimasukkan ke dalam kas negara sebagai APBN. Ada golongan-golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat. Selain syariat Islam, aturan perundang-undangan juga menjadi pedoman ... Baca halaman selanjutnya