Pemko Pariaman Raih WTP Empat Kali Berturut-turut

"Hal ini menunjukan keseriusan Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat dan BPK, sehingga apa saja yang kita gunakan dengan menggunakan uang negara, dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka"
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar, Pemut Aryo Wibowo, menyerahkan LHP atas LKPD Kota Pariaman kepada Wali Kota Genius Umar di Gedung BPK Sumbar. (Ist)

PARIAMAN KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kota Pariaman kembali raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 6 (enam) kalinya, dan 4 (empat) kali secara berturut-turut sejak tahun 2015 yang lalu, terhadap Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman Tahun 2018.

Opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo, kepada Wali Kota Pariaman, Genius Umar bersama Ketua DPRD Kota Pariaman, Faisal, di Aula Gedung BPK RI Sumbar, Kota Padang, Jum'at 24 Mei 2019.

Wali Kota Pariaman, Genius Umar mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pemerintahan Kota Pariaman, dan stakeholder terkait yang telah menyampaikan laporan keuanganya secara baik, akuntabel dan transparan, sehingga Pemko Pariaman kembali raih Opini WTP.

"Hal ini menunjukan keseriusan Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat dan BPK, sehingga apa saja yang kita gunakan dengan menggunakan uang negara, dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka", ujarnya.

"Opini WTP Pertama kali diterima oleh Pemko Pariaman pada tahun 2008, kemudian kembali menerima di tahun 2012, dan sejak tahun 2015 sampai 2018 ini, kita selalu menerima Opini WTP, dan prestasi ini berkat dukungan dari semua pihak, baik Legislatif, OPD dan masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Tahun 2018, merupakan tahun keempat bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya, maupun penyajian laporan keuangannya.

Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran ... Baca halaman selanjutnya