Segara Berlaku, BPJPH Bahas Tarif Layanan Jaminan Produk Halal

"Adapun jenis layanan produk halal yang diberikan BPJPH antara lain meliputi sertifikasi produk halal, registrasi produk halal luar negeri, registrasi auditor halal, akreditasi lembaga pemeriksa halal, SNI halal, pelatihan auditor halal, serta peningkatan kompetensi penyelia halal"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai membahas tarif layanan jaminan produk halal (JPH). Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan operasional layanan yang harus mulai dilakukan pada 17 Oktober 2019 mendatang.

Penjelasan ini disampaikan Kepala BPJPH Sukoso saat memimpin rapat penetapan tarif layanan JPH, di Jakarta. "Pembahasan secara maraton dilakukan, karena BPJPH sebagai Badan Layanan Umum (BLU) harus menyiapkan tarif layanan jaminan produk halal yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan," ungkap Sukoso.

Dalam rapat yang digelar pada hari ke dua masuk kerja usai libur lebaran ini, Sukoso menyampaikan kepada jajarannya bahwa BPJPH memiliki karakter yang berbeda dengan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) lainnya.

"Tarif layanan jaminan produk halal di BPJPH sangat khas, bervariasi, dan beragam sesuai dengan tingkat kompleksitas proses produksi halal. Ini berbeda dengan PK-BLU lainnya, misalnya di UIN/IAIN," jelasnya.

Adapun jenis layanan produk halal yang diberikan BPJPH antara lain meliputi sertifikasi produk halal, registrasi produk halal luar negeri, registrasi auditor halal, akreditasi lembaga pemeriksa halal, SNI halal, pelatihan auditor halal, serta peningkatan kompetensi penyelia halal.

Sukoso menegaskan BPJPH siap melaksanakan proses jaminan produk halal sebagaimana diamanahkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang jaminan produk halal.

Dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditegaskan bahwa lima tahun terhitung sejak Undang-Undang ini disahkan (17 Oktober 2014), seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

"Itulah kenapa BPJPH serius mempersiapkan semua perangkat, regulasi, infrastruktur, serta suprastruktur layanan halal sebelum 17 Oktober 2019", ungkapnya.

Senada dengan Sukoso, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi BPJPH ... Baca halaman selanjutnya