Indonesia Kembali Torehkan Rekam Jejak bagi Perdamaian Dunia

" Indonesia mengukuhkan komitmen dukungan Indonesia yang tulus bagi perjuangan rakyat Palestina. Indonesia terus memastikan bahwa isu Palestina tetap menjadi perhatian DK PBB, dan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina."
(Kemenlu)
Sidang Terbuka mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata pada tanggal 23 Mei 2019. Pertemuan merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk mendukung pemajuan HAM dan hukum humaniter internasional di dunia. Sidang tersebut juga memperingati 20 tahun dimulainya pembahasan perlindungan penduduk sipil oleh Dewan Keamanan PBB, serta 70 tahun Konvensi Jenewa mengenai hukum humaniter internasional.

Tak kalah penting, selama Presidensi, Indonesia mengukuhkan komitmen dukungan Indonesia yang tulus bagi perjuangan rakyat Palestina. Indonesia terus memastikan bahwa isu Palestina tetap menjadi perhatian DK PBB, dan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Karenanya, Indonesia telah menyelenggarakan diskusi informal dalam format Arria Formula mengenai pembangunan pemukiman illegal Israel di wilayah Palestina, pada tanggal 9 Mei 2019. Menlu RI juga telah secara langsung memimpin sidang DK PBB dalam format briefing mengenai situasi di Timur Tengah, pada tanggal 22 Mei 2019.

“Lingkaran kekerasan harus berhenti", demikian ditegaskan Menlu Retno pada kesempatan tersebut. “Proses perdamaian yang kredibel harus dilanjutkan, dengan berdasarkan pada solusi dua negara".

Yang juga layak dicatat adalah keberhasilan Indonesia menghadirkan nuansa Indonesia yang kental dalam tata persidangan Dewan Keamanan PBB. Berbagai motif dan corak Batik telah mewarnai berbagai persidangan DK PBB sepanjang bulan. Selanjutnya, menandai akhir Presidensinya, Indonesia juga telah menggelar resepsi diplomatik pada tanggal 30 Mei 2019 dengan menyuguhkan penampilan Tari Saman Gayo Aceh. Resepsi tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk menggalang dukungan internasional bagi pencalonan keanggotaan Indonesia untuk Dewan HAM periode 2020-2022.

Di samping berbagai pencapaian yang bersifat signature events tersebut, Indonesia juga telah menahkodai pembahasan berbagai persidangan reguler DK PBB. Antara ... Baca halaman selanjutnya