Dugaan Pelanggaraan Kode Etik Diteruskan ke DKPP, Ini Tanggapan KPU Payakumbuh

"Kita sudah menyiapkan sanggahan dan bantahan terhadap dugaan pelanggaraan kode etik itu"
Ketua Komisioner KPU Payakumbuh, Haidi Mursal. (Ist)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, Haidi Mursal menanggapi terkait langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah itu yang meneruskan laporan dugaan pelanggaraan kode etiknya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP).

"Kita sudah menerima surat terusan dari Bawaslu bahwasannya laporan akan diteruskan ke DKPP," kata Haidi Mursal kepada KLIKPOSITIF, Selasa (18/6) malam.

Haidi Mursal menerangkan, pihaknya akan menyikapi laporan yang diteruskan ke DKPP itu secara porposional.

"Sampai kini masih menunggu. Karena alurnya setelah Bawaslu meneruskan DKPP, nanti di DKPP akan dikaji kembali apakah memang bisa diteruskan sebagai sebuah dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," terangya.

Apabila memang nantinya DKPP menemukan ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Payakumbuh, DKPP akan meneruskan kasus tersebut ke Tim Pemeriksaan Daerah (TPD)

"TPD ini yang akanm menyidangkan kami (KPU). Untuk memastikan apakah memang ada pelanggaran kode etik," terangnya.

Dijelaskan Haidi Mursal, meski belum pasti akan sampai ke persidangan namun pihaknya sudah mempelajari laporan yang kemudian membuat dirinya bersama empat komisioner KPU lain dilaporkan ke DKPP. Dari situ mereka sudah memahami bagaimana duduk persoalannya.

"Jadi kalau sudah jelas duduk persoalannya tentu kita menyiapkan sanggahan dan bantahan terhadap dugaan pelanggaraan kode etik itu," pungkasnya.

Seperti diberikan KLIKPOSITIF sebelumnya, laporan dugaan pelanggaran kode etik yang terhadap lima komisioner KPU Payakumbuh yang disampaikan Ketua DPD Partai Berkarya Kota Payakumbuh, Refidon Putra diteruskan Bawaslu ke DKPP.

Laporan dengan nomor 003/LP/PL/KOTA/03.05./V/2019 itu menjelaskan bahwa lima komisioner KPU Payakumbuh diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu yang Diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017.

Penyelenggara itu ... Baca halaman selanjutnya