Bus Pariwisata Beroperasi di Sumbar Mesti Plat BA

"Kami minta agar perusahaan bus pariwisata agar balik nama kendaraan segera di Sumbar, sehingga dapat dikontrol"
Ilustrasi/KLIKPOSITIF (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar, Sengaja Budi Syukur meminta perusahaan atau travel bus pariwisata yang beroperasi di Sumbar agar menggurus balik nama kendaraannya, sebab selama ini bus pariwisata tersebut masih terdaftar dari luar Sumbar.

"Kita masih melihat ada bus pariwisata yang beroperasi di Sumbar, perusahaannya berlokasi di sini. Namun, bus masih terdaftar dari luar Sumbar. Kita bisa temui bus pariwisata masih pakai no polisi selain BA," ujarnya, Rabu 19 Juni 2019.

Disebutkannya,  masih terdaftarnya kendaraan itu diluar Sumbar, karena cenderung pengusaha bus pariwisata ini membeli bus bekas yang beroperasi dari luar Sumbar. 

"Untuk itu, kita minta agar perusahaan bus pariwisata agar balik nama kendaraan segera di Sumbar, sehingga dapat dikontrol, karena jika terdaftar di Sumbar pasti bayar pajak disini, kirnya hingga ada buku kontrol. Namun, jika diluar Sumbar kita tidak akan mengetahui siapa pemiliknya jika terjadi apa-apa di jalan," katanya.

Jadi ini sangat penting jika terdaftar di Sumbar, jika bus itu terjadi kendala di jalan akan segera diketahui siapa pemilik kendaraannya. Berbeda jika bus itu terdaftar di luar Sumbar.

Maka untuk itu, Budi berharap perusahaan bus pariwisata di Sumbar agar berbenah, terutama kelengkapan berkendaranya yang mesti terdaftar di Sumbar, dan peranan kontrol dari pihak kepolisian dan Dishub mesti ada dalam hal ini.

"Ketegasan pemerintah dalam mengawasi sektor transportasi serta kepatuhan pengusaha dalam mematuhi aturan itu juga penting, sebab yang dibawa nyawa manusia," tegasnya.

Kemudian kata Budi, untuk pengusaha bus pariwisata mesti memberikan pelatihan kepada supirnya, sebab medan jalan yang ditempuh mesti dikuasai oleh supir agar tidak terjadi kendala di jalan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Heri Nofiardi mengungkapkan, secara kewenangan untuk angkutan pariwisata ... Baca halaman selanjutnya