Kasus Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi, Ada Bukti Kuat Putra Mahkota Saudi Terlibat

"Meskipun ia tidak dapat memastikan siapa sebenarnya yang memerintahkan pembunuhan itu, Tim penyelidik menilai pemerintah Arab Saudi bertanggung jawab"
Jamal Khashoggi, jurnalis yang menjadi korban pembunuhan di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. (net)

KLIKPOSITIF-Penyelidikan kasus pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi terus bergulir. Tim penyelidik PBB hari Rabu (19/6) menyimpulkan bahwa ada “bukti kuat” keterkaitan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dengan pembunuhan Jamal Khashoggi yang terjadi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Oktober lalu

Tim tersebut menganjurkan dilakukan penyelidikan tentang kemungkinan peran Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dalam pembunuhan itu. Pelapor Khusus PBB untuk Eksekusi di Luar Proses Hukum, Agnes Callamard, dalam laporan setebal 101 halaman yang dirilis setelah penyelidikan selama enam bulan itu mengatakan, Khashoggi adalah “korban eksekusi yang sengaja direncanakan, pembunuhan di luar proses hukum, yang berdasarkan hukum internasional merupakan tanggungjawab pemerintah Arab Saudi.”

Callamard mengatakan, meskipun ia tidak dapat memastikan siapa sebenarnya yang memerintahkan pembunuhan itu, jelas pemerintah Arab Saudi bertanggung jawab.

"Tidak masuk akal para pemimpin negara itu termasuk Putra Mahkota Mohammed bin Salman tidak tahu. Faktanya ada bukti, bukti yang dipercaya yang menunjuk pada keterlibatan mereka. Yang perlu diselidiki ialah sejauh apa Mohammed bin Salman mengetahui atau seharusnya mengetahui apa yang terjadi pada Khashoggi apakah langsung tidak langsung ia yang memerintahkan pembunuhan itu," kata Callamard seperti dilansir dari VOA, Kamis 20 Juni 2019.

Callamard mengungkapkan ada 11 yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan diadili di Arab Saudi namun pengadilan atas mereka tertutup dan nama mereka juga tidak diungkapkan. Ia khawatir hukum telah disalahgunakan. Ia juga mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukannya atas pembunuhan itu dibatasi mulai bulan Januari.

Ditambahkannya, sanksi-sanksi seharusnya diberlakukan terhadap aset-aset pribadi putra mahkota itu di luar negeri “hingga ... Baca halaman selanjutnya