2020, Kementerian ESDM Ajukan Belanja Publik Fisik Hingga Rp6,08 Triliun

"Anggaran belanja publik fisik pada tahun 2020 papar Jonan, diantaranya akan digunakan untuk sambungan jaringan gas rumah tangga sebanyak 293.533 sambungan, pembagian konverter kit untuk petani dan nelayan sebanyak 50.000 paket, pengeboran sumur air bersih sebanyak 750 titik di daerah sulit air."
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Dalam Rapat Kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (20/6), Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan bahwa pagu indikatif KESDM pada tahun 2020 adalah Rp 9,67 triliun rupiah dan 62,87% atau sebesar Rp 6,08 triliun dari anggaran tersebut pemanfaatannya untuk belanja publik fisik yang menyentuh langsung ke masyarakat.

Postur anggaran belanja fisik tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar 50,51%. Meningkatnya pagu indikatif tahun 2020 ini menurut Jonan tidak lepas dari usaha dan kerja keras Komisi VII DPR RI. "Kami berterima kasih atas dorongan Bapak dan Ibu Komisi VII. Waktu APBN tahun 2018 itu Rp 6 triliun, lalu Bapak dan Ibu mengkritik keras kenapa kok turun jadi Rp 4,9 T tahun 2019, nah sekarang sudah naik dan tidak tanggung-tanggung, hampir 2 kali lipat," jelas Jonan.

Anggaran belanja publik fisik pada tahun 2020 papar Jonan, diantaranya akan digunakan untuk sambungan jaringan gas rumah tangga sebanyak 293.533 sambungan, pembagian konverter kit untuk petani dan nelayan sebanyak 50.000 paket, pengeboran sumur air bersih sebanyak 750 titik di daerah sulit air.

Sementara 20,47% atau Rp 1,98 triliun dipergunakan untuk operasional pegawai. Selain itu, pada pagu indikatif RAPBN 2020, belanja publik non fisik adalah 16,66% atau Rp 1 61 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Rapat Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memberikan apresiasi kepada Kementerian ESDM terhadap postur anggaran 2020 yang fokus pada upaya peningkatan belanja modal dan berkomitmen melakukan efisiensi dalam belanja pegawai dan belanja barang. (*)