Mudik ke Limapuluh Kota, Fadli Zon Kritik Kebijakan Zonasi PPDB

"Kadang-kadang ini nanti bisa menimbulkan apa yang sudah dipersiapkan untuk jangka menengah dan panjang menjadi berubah lagi. Karena pergantian-pergantian ini tiba saat tiba akal"
Waki Ketua DPR RI, Fadli Zon saat pulang kampung ke Kabupaten Limapuluh Kota. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

LIMAPULUH KOTA, KLILPOSITIF -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah terkait diberlakukannya zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia menyebut, apa yang dilakukan tanpa perencanaan matang atau tiba saat tiba akal.

"Inilah, kadang-kadang kita mudah sekali melakukan perubahan tanpa melakukan pengkajian yang mendalam. Dampak buruk dampak baiknya apa dan harusnya mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Fadli Zon saat pulang ke kampungnya di Jorong Lubuak Batingkok, Nagari Lubuak, Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Senin 24 Juni 2019.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu menyebut, perubahan yang kerap kali dilakukan tersebut oleh pemerintah seiring dengan bergantinya pimpinan di Kementerian bisa menimbulkan berbagai permasalahan di masa yang akan datang.

"Kadang-kadang ini nanti bisa menimbulkan apa yang sudah dipersiapkan untuk jangka menengah dan panjang menjadi berubah lagi. Karena pergantian-pergantian ini tiba saat tiba akal," katanya.

Penerapan sistem zonasi sendiri memang mendapat berbagai kritikan karena hal itu dinilai menyulitkan siswa untuk menuntut ilmu sesuai dengan sekolah yang diinginkannya.

Meski cukup banyak kritikan yang datang, PPDB untuk tingkat SMP tetap dilakukan Senin (24/6) ini. Beberapa sekolah di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota juga sudah melakukannya.

Seperti diketahui, terkait PPDB ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan revisi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 3/2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Terbitnya SE ini, sekaligus mengganti Permendikbud 51/2018 menjadi Permendikbud 20/2019.

Dalam SE tersebut dijelaskan, kuota PPDB melaliui jalur prestasi ditingkatkan dari semula hanya 5 persen menjadi kuota maksimal 15 persen. (*)