Kemen PPPA Dorong Agam Bentuk Nagari Bebas Pornografi

"Menurut data cyber crime Polri, ada 25.000 konten pornografi yang muncul setiap harinya di internet, 97% anak di Indonesia sudah terpapar konten pornografi."
Workshop membangun sistem perlindungan anak oleb KPPPA (Ist)

AGAM, KLIKPOSITIF -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI gelar workshop membangun sistem perlindungan anak dari bahaya narkoba berbasis nagari, di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung, Selasa (25/6).

Kegiatan itu digelar dalam rangka pencegahan dan penanganan pornografi di daerah itu. Dalam hal ini, Kementerian PP dan PA bekerjasama dengan Dinas Dalduk KB PP dan PA Kabupaten Agam.

Workshop itu diikuti 50 perwakilan dari pejabat kecamatan, perangkat nagari, badan musyawarah nagari, aktivis perlindungan anak dan forum anak nagari yang ada di daerah itu.

Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA, Darmawan mengatakan, anak merupakan anugerah yang perlu dilindungi dari tindak kekerasan dan pemenuhan hak-haknya. Salah satunya hak untuk mendapatkan informasi.

Menurutnya, seiring dengan perkembangan zaman, untuk mendapatkan informasi itu bisa menggunakan teknologi informasi, melalui internet dan penggunaan smartphone. Banyak manfaat positif yang didapat dari teknologi tersebut, akan tetapi tidak sedikit pula mudarat diakibatkan dari penggunaannya, salah satunya bebas mengakses konten pornografi.

“Menurut data cyber crime Polri, ada 25.000 konten pornografi yang muncul setiap harinya di internet, 97% anak di Indonesia sudah terpapar konten pornografi. Hal itu yang kita lihat sebagai kerentanan yang menyerang anak," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari kekerasan serta bahaya konten pornografi, dengan membentuk desa/nagari bebas pornografi anak.

Sebagai langkah awal percontohan, pihaknya telah membentuk desa bebas pornografi anak di Kampung Maluang Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam desa itu, seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah harus menyediakan informasi yang bermanfaat untuk anak-anak bebas dari pornografi.

“Kami bersama Menteri ... Baca halaman selanjutnya