Perang Dagang AS dengan RRT Belum Tuntas, Ini Komentar Sri Mulyani

"Dengan adanya risiko perang dagang ini pertumbuhan ekonomi dunia akan turun sebesar 0,5 %"
Menkeu Sri Mulyani Indrawati didampingi Menlu Retno Marsudi menyampaikan keterangan pers di Hotel New Otani, Osaka, Jepang, Jumat (28/6) sore. (ANGGUN/Humas)

KLIKPOSITIF -- Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Anggota Group 20 (G-20) di Osaka, Jepang, yang dibuka Jumat (28/6) pagi, dan dihadiri antara oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden RRT Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Joko Widodo, belum mampu menuntaskan masalah perang dagang yang terjadi antara AS dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini terjadi lebih rendah karena risiko-risiko yang sifatnya negatif telah terjadi yaitu ekskalasi dari ketegangan perdagangan terutama antara Amerika Serikat dengan RRT, namun sebetulnya secara menyeluruh dan munculnya sikap-sikap proteksionisme.

“Disebutkan oleh pertama Christine Lagarde yang menyampaikan dengan adanya risiko perang dagang ini pertumbuhan ekonomi dunia akan turun sebesar 0,5 %,” kata Menkeu saat mendampingi Menlu Retno Marsudi menyampaikan keterangan kepada wartawan di Hotel New Otani, Osaka, Jepang, Jumat (28/6) sore.

Dengan demikian, lanjut Menkeu, pertumbuhan ekonomi dunia yang tahun ini sudah 3,5 persen tahun depan yang diharapkan bisa lebih baik jadi 3,6. Namun, kalau perang dagang ini akan terus berjalan maka pertumbuhannya hanya akan mencapai 3,1 persen.

“Jadi, ini risikonya sangat besar,” tegas Menkeu.

Mengenai sikap AS dan RRT sendiri, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, nampaknya masih ada jarak yang cukup signifikan dari para pimpinan terutama dari Presiden Trump dan Pimpinan yang lain.

Di dalam opening statement-nya, lanjut Menkeu, Presiden Trump menyampaikan bahwa mereka mengungkapkan adanya isu trade yang fair, yang adil, dan adanya reproksikaliti, saling sama adil. Pentingnya memungkinkan level playing field dan tidak ada tindakan policy yang dianggap tidak fair.

Dalam hal ini, bahkan digunakan kalimat predatory ... Baca halaman selanjutnya