Evaluasi Pemilu, Bawaslu Akan Rekrut Panwas Pilkada Berdasarkan Catatan Kinerja

"Mekanismenya sedang kami atur. Kalau kinerjanya baik, tidak ada salahnya menjadi petimbangan utama untuk dijadikan panwas"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pasca tahapan pemilu selesai, Bawaslu akan melakukan evaluasi bagi jajaran penyelenggara Ad Hoc (sementara) atau panitia pengawas (panwas) yang sudah purna tugas sejak 30 Juni 2019. Evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja panwas selama bertugas pada pemilu 2019.

“Kami memiliki sejumlah catatan terhadap panwas yang memiliki kinerja baik maupun kurang baik. Catatan tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi Bawaslu dalam melakukan rekrutmen panwas dalam Pilkada 2020,” katanya usai meninjau kesiapan beberapa Bawaslu tingkat provinsi yang bakal menjelani sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislate (pileg) di Mahkamah Konstitusi.

Abhan menambahkan, seleksi panwas untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan seleksi terbuka. Menurutnya, masyarakat dari berbagai latar belakang diperbolehkan untuk mengajukan diri menjadi panwas. Bawaslu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang sudah pernah menjadi panwas pada gelaran demokrasi lainnya.

“Mekanismenya sedang kami atur. Kalau kinerjanya baik, tidak ada salahnya menjadi petimbangan utama untuk dijadikan panwas,” ungkapnya.

Abhan yakin, minat masyarakat untuk menjadi panwas cukup tinggi. Sebab, tugas panwas pada Pilkada 2020 tidak seberat Pemilu 2019. Sebab, tidak seluruh provinsi menggelar pilkada. Tercatat hanya sembilan provinsi dan 261 kabupaten/kota yang melakukan hajatan pemilihan tahun depan.

Selain itu, Abhan menegaskan, terkait honorarium panwas, Bawaslu tidak bisa menentukan sendiri. Dia bilang, hal ini harus mengikuti aturan dari kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri. “Kami ikuti saja aturan yang berlaku. Untuk besaran angkanya masih mengikuti ketentuan yang ada,” tuturnya.

Sekadar informasi, ketua Panwascam mendapat Rp 1.850.000, anggota Rp 1.650.00, dan pengawas tingkat kelurahan/desa mendapatkan Rp 900.000. ... Baca halaman selanjutnya