Radikalisme Jadi Ancaman, Presiden Instruksikan Polri Kedepankan Pendekatan Humanis

"Kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang dan kejahatan cyber jangan sampai terjadi di negara kita"
Salah satu atraksi yang ditampilkan dalam Upacara Hari Bhayangkara ke-73, di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (10/7) (Setkab)

KLIKPOSITIF -- Meskipun telah berhasil menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat saat bangsa ini mempunyai agenda besar dalam 2 (dua) tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak berpuas diri.

“Tantangan ke depan semakin kompleks. Kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat harus terus dijadikan perhatian. Kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang dan kejahatan cyber jangan sampai terjadi di negara kita,” kata Presiden Jokowi dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Ke-73 Hari Bhayangkara Tahun 2019, di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (10/7).

Selain itu, Presiden mengingatkan, agar Kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial seperti konflik sosial, kerusuhan massa dan unjuk rasa anarkis harus diantisipasi. Dan, kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi harus dicegah dan diberantas.

Presiden juga menyampaikan, bahwa terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman yang serius. Sementara perkembangan teknologi informasi ikut mendorong beragamnya potensi kejahatan di ruang-ruang cyber. Selain itu, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kerukunan, ancaman bagi persatuan, ancaman bagi kesatuan bangsa kita.

“Hal ini membutuhkan kecerdasan dan kecepatan bertindak dari Polri,” tegas Presiden seraya menambahkan, kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkotika dan human trafficking memerlukan penanganan secara profesional.

Demikian pula terhadap tindak pidana korupsi, illegal fishing, illegal mining dan illegal logging, Presiden menegaskan, harus diberantas untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

“Semua itu harus ditangani Polri secara profesional, secara akuntabel dan sinergis dengan lembaga-lembaga lain,” tegas ... Baca halaman selanjutnya