Termasuk Lahan Milik Anggota DPRD, DLH Payakumbuh Akan Tertibkan Tambang Galian C di Bypass

"Di lokasi tersebut ada empat orang pemilik lahan. Sampai saat ini baru satu yang tengah mengajukan IUP ke provinsi dan sampai sekarang izinnya belum keluar. Sedangkan tiga lainnya tidak punya izin sama sekali. Salah satu pemilik lahan merupakan unsur pimpinan di DPRD Payakumbuh"
Kegiatan pertambangan galian C di Jalan Bypass, Kecamatan Payakumbuh Barat. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

KLIKPOSITIF, PAYAKUMBUH -- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh, Dafrul Pasi mengungkapkan, seluruh lokasi tambang galian C di sepanjang pinggiran Jalan Bypass, Kecamatan Payakumbuh Barat belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Provinsi Sumbar. 

Berdasarkan data yang sampai saat ini dimiliki DLH Kota Payakumbuh, di lokasi tersebut terdapat empat pemilik lahan yang salah satunya merupakan unsur pimpinan di DPRD Kota Payakumbuh.

"Di lokasi tersebut ada empat orang pemilik lahan. Sampai saat ini baru satu yang tengah mengajukan IUP ke provinsi dan sampai sekarang izinnya belum keluar. Sedangkan tiga lainnya tidak punya izin sama sekali. Salah satu pemilik lahan merupakan unsur pimpinan di DPRD Payakumbuh," kata Dafrul Pasi kepada KLIKPOSITIF, Rabu (10/7) siang.

DLH sendiri disebut Dafrul sudah berkali-kali mengirimkan surat teguran terhadap pengusaha tambang di lokasi tersebut.

"Surat teguran itu tidak hanya dari kami, tapi PUPR dan Satpol PP sepertinya juga sudah memberikan teguran," katanya.

Dan apabila dalam waktu dekat ini, surat teguran tersebut tak juga diindahkan, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban bersama Satpol PP.

"Koordinasi dengan Satpol PP terus kami lakukan. Jika surat tetap tak diindahkan tentu kami akan mengambil tindakan tegas berupa penertiban," katanya.

Selain tidak mengantongi izin dari provinsi, keberadaan tambang galian C di sepanjang pinggiran jalan Bypass itu juga melanggar Perda RT/RW No 1 Tahun 2012 dan Perda No 2 tahun 2018.

"Karena suda diatur dalam Perda tentu kami (Pemko) berhak mengambil tindakan tegas," pungkasnya.

Berdasarkan pantauak KLIKPOSITIF, sampai saat ini kegiatan tambang galian C di lokasi tersebut masih berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi. Beberapa diantaranya bahkan menggunakan alat berat untuk memasukkan bahan galian ke dalam truk yang silih berganti ... Baca halaman selanjutnya