Ini Tanggapan Anggota Dewan Atas Rencana Satpol PP Padang Tertibkan Warung Nama Tidak Lazim

"Setahu saya, untuk nama dari tempat usaha tidak ada diatur dalam perda itu, makanya kami berharap Satpol PP Padang harus memastikan dasar hukumnya terlebih dahulu"
Warung Mie Judes Narako Andalas (KLIKPOSITIF/ Halber)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Anggota komisi empat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa mendukung rencana penertiban warung dengan nama yang tidak lazim.

"Kalau untuk wacana itu sebenarnya kami kami mendukung, tapi harus ada beberapa hal yang juga dipertimbangkan," ujarnya saat dihubungi klikpositif.com, Kamis 18 Juli 2019.

Ia mengatakan, dalam Perda nomor 5 tahun 2011 tidak ada yang mengatur tentang nama warung atau tempat usaha.

"Setahu saya, untuk nama dari tempat usaha tidak ada diatur dalam perda itu, makanya kami berharap Satpol PP Padang harus memastikan dasar hukumnya terlebih dahulu," lanjutnya.

BACA JUGA: Tanggapan Pedagang Tentang Rencana Penertiban Nama Warung Tidak Lazim

Menurutnya, Satpol PP seolah mencari-cari pekerjaan saja dengan mencanangkan penertiban yang belun jelas dasar hukumnya.

"Satpol PP masih banyak PR tentang pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Padang seperti tempat hiburan malam yang ridak tertib, seolah tidak ada prkerjaan saja," lanjutnya.

Ia mengingatkan, Satpol PP Padang agar tidak blunder nantinya jika melakukan penertiban terkait hal tersebut.

"Jangan sampai nanti ada masalah lagi karena prncanangan ini, sementara saat ini masih ada masalah terkait laporan di Polda Sumbar," lanjutnya.

Menurutnya, solusi untuk hal tersebut Satpol PP Padang hanya memberikan himbauan kepada masyarakat dan pedagang yang nama warungnya dianggap tidak lazim. [Halbert Caniago]