Selesai Penyidikan Bupati Solok Selatan Ditahan

"Penyidik masih bekerja melakukan pendalaman dan pengumpulan data yang dianggap perlu. Jika semua telah rampung, penyidik bakal menahan Muzni yang saat ini telah berstatus tersangka"
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Kasus dugaan kasus korupsi yang menyeret Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria masih bergulir, kendati Muzni belum ditahan.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, penyidik masih bekerja melakukan pendalaman dan pengumpulan data yang dianggap perlu. Jika semua telah rampung, penyidik bakal menahan Muzni yang saat ini telah berstatus tersangka.

Hal itu disampaikannya usai memberika arahan dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemprov Sumbar dengan Kanwil BPN Sumbar dan Kanwil DJP Sumbar-Jambi, di Padang, Kamis, 18 Juli 2019.

“Masih berproses, kan sudah ditentukan statusnya. Kapan selanjutnya tinggal menunggu penyidik siap. Karena ketika sudah dilakukan penahanan tentu ada waktu ke tahap selanjutnya yang tidak boleh terlalu lama,” kata dia.

Ketika ditanya apakah akan ada tersangka lain, Saut menyerahkan semuanya sesuai hasil tim penyidik. "Saya belum tahu," ujarnya.

Namun saat ditanya apakah ada kepala daerah di Sumbar dalam bidikan KPK, Saut menjawab tidak boleh berburu sangka kepada orang lain. KPK lanjutnya, akan berbicara setelah ada yang penindakan.

"Gak boleh gitu pada dasarnya semua orang itu baik dan ndak boleh dicurigai, KPK kalau sudah ada kasusnya baru boleh ngomong, kalau surat pembaca dan laporan masyarakat masuk ke KPK ada," bebernya.

Sebelumnya, Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 460 juta untuk proyek pembangunan jembatan Ambayan, serta suap Rp 315 juta terkait proyek Masjid Agung Solok Selatan.

Dalam kasus itu, tim KPK telah dua kali datang ke Sumatera Barat untuk melakukan penggeledahan. Pertama menuju kediaman Muzni Zakaria, di Padang pada 25 April 2019. Kemudian menggeledah kantor Bupati Solok Selatan, 9 Juli 2019. Sejumlah data yang disimpan dalam beberapa kopor, disita penyidik KPK saat itu. (*)